Puan Jawab Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apa Dipercepat Lebih Baik?
Ketua DPR RI Puan Maharani senjata pencalonan Pramono Anung di Jakarta merupakan hak PDIP. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya Sih...
- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi permintaan Presiden Jokowi agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera diselesaikan.
- Puan menyatakan bahwa pembahasan RUU harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjawab Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menyinggung agar pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera diselesaikan.
Puan kemudian mempertanyakan apakah dengan pemanasan RUU Perampasan Aset dipercepat bisa menjadi lebih baik.
"Apakah dipercepat akan menjadi lebih baik? Itu tolong tanyakan," kata Puan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8/2204).
Baca Juga: Puan Bantah PDIP Kompromi dengan Istana Usai Dukung Pramono di Pilkada
1. Pembahasan RUU harus memenuhi syarat
Ketua DPR RI Puan Maharani senjata pencalonan Pramono Anung di Jakarta merupakan hak PDIP. (IDN Times/Amir Faisol)Puan mengatakan, pembahasan sebuah undang-undang harus memenuhi persyaratan tertentu serta mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, pembahasan sebuah RUU harus memenuhi persyaratan hukum. Termasuk melihat apakah masa waktu yang dimiliki cukup oleh DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset.
"Kemudian persyaratan hukum dan mekanisme, ya, itu terpenuhi sehingga dalam masa waktu yang tinggal pendek ini apakah kemudian sempat atau tidak sempat jadi kita fokus pada hal-hal yang memang penting hrs diselesaikan," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Janji Dampingi Paus Fransiskus Kunjungan ke Masjid Istiqlal
2. Jokowi minta RUU Perampasan Aset dikawal
Editor’s picks
Presiden Jokowi pimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait ekonomi di Istana Negara, Senin (24/6/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung soal perampasan aset sebagai cara untuk memaksimalkan penyelamatan dan pengembalian uang negara. Namun, sampai saat ini RUU Perampasan Aset tidak kunjung disahkan oleh DPR.
"Saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan, perampasan aset jadi satu hal krusial dalam menyelamatkan dan mengembalikan uang negara dari hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau kejahatan finansial lainnya.
"Kita telah mendorong, mengajukan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR dan bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang jadi milik negara," ucap dia.
Baca Juga: DPR Gercep Bahas RUU Pilkada, Jokowi: Perampasan Aset Juga Penting
3. Nasib RUU Perampasan Aset mandek
Presiden Jokowi meninjau posyandu di Cipete, Jakarta Selatan (IDN Times/Ilman Nafi'an)Jokowi mengaku sudah mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Bahkan, Kepala Negara mengaku dorongan itu tidak hanya disampaikan satu kali.
Nasib RUU Perampasan Aset tidak jelas hingga kini sejak setelah urung disahkan di sidang paripurna ke-5 pada 2023.
"Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali, sekarang itu posisinya ada di DPR," ujar Jokowi, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pramono Anung Terima Tantangan Blusukan 12 Titik Jokowi
