PKS: Jangan Anggap Pilkada dalam Rangka Menentang Negara
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid sebut PKS berpeluang untuk berkoalisi dengan PDIP di Pilkada DKI 2024. (IDN Times/Amir Faisol)
Intinya Sih...
- Pilkada dan pilpres sama-sama konstitusional, bukan bentuk melawan negara
- Pilkada bisa mencairkan koalisi partai politik yang terkungkung pada pilpres
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid alias HNW mengingatkan, jangan sampai ada pemikiran bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai bentuk melawan negara. Menurut dia, pilkada adalah satu rezim dengan pilpres dan pemilu.
HNW menilai, pilkada dan pilpres sama-sama konstitusional sehingga bila ada anggapan bahwa pilkada merupakan celah untuk melawan negara, maka itu termasuk tindakan inkonstitusional. Dia menegaskan, pilkada sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Karenanya jangan ada pemikiran pilkada dalam rangka untuk menentang negara. Itu pemikiran yang inkonstitusional," kata HNW di Kantor DPTP, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
"Jadi mestinya, sekali lagi dari saya katakan, justru pilkada-pilkada ini menjadi sarana untuk menyatupadukan kembali warga bangsa yang barangkali sempat ada yang merasa terluka dalam kontek pilpres," lanjutnya.
Baca Juga: PKS Siap Dukung Anies di Pilkada DKI, Tapi Cawagub Harus dari Internal
1. HNW nilai pilkada bisa mencairkan suasana
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid. (Dok. Fraksi PKS).Menurut HNW, pilkada justru bisa mencairkan koalisi-koalisi partai politik yang sempat terkungkung dalam dimensi yang berbeda pada pilpres. Dia menilai, pilkada adalah ajang bagi partai politik untuk menghadirkan kebersamaan.
HNW berpandangan partai politik yang hendak mencalonkan sosok tertentu semestinya dilakukan bukan karena pragmatismes politik. Akan tetapi, calon pemimpin yang dihadirkan harus merupakan sosok yang terbaik, baik dari partai manapun atau latar belakang manapun.
"Jadi jangan terpatri atau kemudian dimatikan dengan kondisi kita dulu koalisi, ke depan kita tidak boleh koalisi dengan yang lain atau harus koalisi dengan yang sama. Pilpres sudah selesai," ucapnya.
Baca Juga: HNW Sebut PKS Terbuka Koalisi Bareng PDIP di Pilkada DKI 2024
Editor’s picks
2. HNW menilai pilkada menghasilkan rezim yang lebih beragam
Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Menurut HNW, pilkada akan menghadirkan rezim yang berbeda-beda di semua daerah di Indonesia bila dibandingkan dengan tingkat nasional.
Dia mencontohkan, PKB merupakan partai pemenang di Jawa Timur pada pemilu 2024. Kemudian, PKS merupakan partai pemenang pemilu 2024 untuk wilayah Jakarta. Pun, demikian PDIP adalah partai pemenang pemilu 2024 untuk daerah Jawa Tengah.
"Kita sekarang ada di rezim Pilkada. Rezim Pilkada ini peta di lapangannya memang juga nampak beragam-ragam. Kalau di tingkat nasional yang menang adalah PDIP misalnya," tutur dia.
3. PKS terbuka berkoalisi dengan PDIP di Pilkada 2024
Ilustrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)HNW menegaskan, PKS tak masalah untuk membangun koalisi dengan partai manapun di Pilkada 2024, termasuk dengan PDIP.
HNW lantas menyebutkan, koalisi PDIP dan PKS sudah terwujud di sejumlah daerah, seperti di Pilgub Sulawesi Selatan hingga Pilwalkot Banjarmasin. Tak hanya itu, HNW juga menepis anggapan yang menyebutkan bahwa PKB dan PKS ibarat minyak dan air, yang tak bisa bersatu.
Dia mengatakan, anggapan itu akhirnya terpatahkan pada pilpres 2024 setelah berhasil membangun koalisi untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air, ternyata kan kita bisa asik masuk gitu ya," kata dia.
"PKB dapat tambahan 2 kursi di Jakarta untuk di DPR RI, PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur, jadi asik aja kok ternyata," imbuhnya.
Berita Terkini Lainnya
