PDIP: Megawati Bertemu Prabowo sebelum 20 Oktober 2024
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu Prabowo Subianto sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.
"Kita semua bersiap-siap untuk menyembut presiden terpilih dilantik tanggal 20 Oktober. Dan insya Allah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
1. Bukan berarti PDIP akan melunak
Kendati demikian, Said menegaskan, PDIP belum tentu akan melunak dengan bergabung ke dalam kabinet Prabowo Subianto, meski nanti akan ada pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.
Ia mengatakan, pertemuan itu jangan buru-buru dipersepsikan sebagai upaya PDI Perjuangan untuk bergabung ke dalam kabinet Prabowo.
PDI Perjuangan sendiri kata dia, masih ingin menunggu adanya penyamaan visi-misi yang akan digagas kedua tokoh bangsa untuk kelanjutan negeri ini.
"Kita menunggu bagaimana kedua beliau ini menyamakan visinya ke depan merawat Indonesia, memajukan Indonesia, memakmurkan kita semua, rakyat Indonesia," kata dia.
Baca Juga: Anggota Fraksi PDIP Dilarang Gadaikan SK Pengangkatan
2. Megawati bertemu Prabowo bukan berarti PDIP merapat ke kabinet
Editor’s picks
Lebih jauh, Said mengatakan pertemuan Megawati dan Prabowo itu hanya sebagai upaya untuk merawat moralitas publik. Menurut dia, kedua tokoh bangsa sama-sama memiliki keyakinan itu.
Artinya, pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto itu bukan berarti menjadi sinyal bagi PDI Perjuangan untuk merapat ke kabinet baru.
"Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri. Atau sebaliknya, PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek. Itu tidak ada ceritanya," kata dia.
3. Gak haram PDIP di luar pemerintahan
Sebelumnya, Said juga menegaskan, pertemuan Megawati dan Prabowo jangan dinilai sebagai upaya PDIP akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Said mengatakan, PDIP tidak harus berada dalam pemerintahan, namun juga tidak haram bila memilih berada di luar pemerintahan atau oposisi.
"Visi sama tidak harus kami di dalam, atau tidak haram kami (PDIP) di luar. Kan begitu," ujar dia.
Baca Juga: Gerindra: Ada Kementerian yang Dipisah dan Digabung di Kabinet Prabowo