Kritik Jokowi Soal HGU Investor 190 Tahun, PKS: IKN For Sale
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan segera memanggil KPU terkait terkait PKPU. (IDN Times/Amir Faisol).
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengkritik keras kebijakan pemerintah yang memberikan izin hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun untuk dua siklus kepada para investor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Politisi PKS itu menyiratkan jika kebijakan Jokowi itu tak pro rakyat. Sebaliknya, dia malah memberikan penguasaan lahan yang lama pada pengusaha.
“HGU diobral sampai 190 tahun, ini namanya IKN for sale. Hongkong saja untuk pemberian HGU cuma 99 tahun, itupun belum banyak yang masuk,” kata Mardani, dalam keterangan di Jakarta, dikutip Selasa (16/7/2024).
Adapun, pemberian HGU sampai 190 tahun untuk dua siklus bagi investor ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Dalam 9 ayat (1) beleid tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dapat memberikan jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama. OIKN dapat memberikan perpanjangan kembali di siklus kedua kepada pelaku usaha atau investor, yang dimuat dalam perjanjian.
Secara lebih rinci, aturan itu mengizinkan jangka waktu untuk HGU bisa diberikan kepada pihak swasta hingga 95 tahun pada siklus pertama. Perpanjangan siklus kedua juga diberikan untuk jangka waktu 95 tahun. Dengan demikian, HGU yang bisa diberikan kepada pemodal di IKN bisa tembus 190 tahun.
1. Pemberian penguasaan atas tanah di IKN bak di era kolonial
Grafis kebijakan Jokowi soal HGU investor 190 hektar yang dikiritik. (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih jauh, Mardani memandang, pemberian penguasaan atas tanah bagi investor di IKN Nusantara sudah seperti penjajahan Belanda di Indonesia yang waktunya mencapai ratusan tahun.
“Penjajah Belanda saja sangat menjaga administrasi pertanahan. Peruntukannya mesti sesuai,” ujarnya.
Dua siklus perpanjangan juga berlaku untuk hak atas tanah dalam bentuk hak pakai atau hak guna bangunan (HGB) di IKN. Pada awalnya hak pakai di IKN akan diberikan selama 80 tahun.
Pemegang konsesi kemudian dapat mengajukan perpanjangan untuk periode 80 tahun kedua berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya, konsesi yang diberikan dalam hal HBG mencapai 160 tahun.
“Mestinya semua dijaga untuk kepentingan jangka panjang, jangan jangka pendek,” kata Mardani.
Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Investor Bisa Dapat HGU 190 Tahun
2. Penguasaan tanah di IKN bertentangan dengan konstitusi?
Editor’s picks
Peninjauan instalasi listrik PLN di IKN. (dok. Kementerian BUMN)Mardani menyebut, aturan soal penguasaan tanah di IKN bertentangan dengan konstitusi. Ia lantas mengingatkan konstitusi telah mengatur tentang prinsip hak negara yang menguasai terhadap Bumi, Air, dan Ruang Angkasa.
Hal ini telah gambalang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan Pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan sebaliknya abai terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas,” bebernya.
Tak hanya itu, Mardani menegaskan, kebijakan konsesi di IKN ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) bertentangan dengan konstitusi.
“Putusan MK tersebut menyatakan prinsip perpanjangan hak atas tanah semacam itu bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.
3. Bertentangan dengan reforma agraria
Peninjauan proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim). (dok. Kementerian BUMN)Terakhir, Mardani, juga menegaskan, bahwa regulasi hak atas tanah yang memberi investor konsesi hingga ratusan tahun akan semakin melebarkan ketimpangan penguasaan lahan.
Ia menilai yang nantinya paling terdampak adalah masyarakat yang selama ini termarjinalkan atau terpinggirkan.
“Seperti masyarakst adat, para petani, dan nelayan. Aturan HGU dan HGB di IKN melegalkan monopoli tanah oleh pihak swasta. Bayangkan pengusaha menguasai tanah sampai hampir 2 abad,” kata dia.
Padahal, UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria secara jelas meminta Pemerintah mencegah praktik monopoli swasta.
“Kalau kaya gini terus kapan masyarakat adat, petani, nelayan, dan masyarakat kecil di Kalimantan bisa punya akses atas tanah? Mereka akan terasing di tanahnya sendiri,” kata Mardani.
Di lain sisis, menurut dia, aturan HGU sampai 190 tahun dan HGB hingga 160 tahun pun bertentangan dengan reforma agraria yang selama ini digaung-gaungkan Jokowi.
"Maksud dari reforma agraria itu kan salah satunya untuk menghindari ketimpangan lahan. Dengan aturan ini, janji Pemerintah Jokowi soal reforma agraria hanyalah tinggal sekadar janji,” ujar dia.
Baca Juga: AHY: Perpres Hak Guna Usaha IKN 190 Tahun demi Beri Kepastian Investor
