Ketua KPK Tegaskan Kaesang Bisa Diusut Meski Bukan Pejabat Negara

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tetap menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, terkait dugaan gratifikasi pemakaian pesawat jet pribadi saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS).

Ketua KPK, Nawawi Pomolango, mengatakan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kaesang.

Nawawi juga menyebut KPK tetap memiliki kewenangan meminta klarifikasi terhadap Kaesang, meskipun banyak anggapan Ketua Umum PSI itu bukan merupakan pejabat negara.

Hal itu ditegaskan Nawawi saat ditemui seusai menggelar rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

"Kaesang kan gak bisa dianggap secara personal semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah, apa, bisa dilanjutin gitu kan, dan dipahami jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusi hal-hal yang seperti itu," kata dia.

Menurut Nawawi, anggapan Kaesang bukan merupakan pejabat negara sehingga tak dapat dimintai klasifikasi, masih bisa disangkal. Terlebih, di lingkaran Kaesang sendiri sanak saudara yang juga merupakan pejabat negara.

Dalam instrumen hukum dijelaskan Nawawi ada sebuah tanding influence atau perdagangan pengaruh. Karena itu, ia mengatakan, apakah kemudahan yang diperoleh Kaesang itu terkait jabatan sanak saudaranya juga.

"Tidak seperti itu. Kita mengenal instrumen hukum seperti trading influence perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait jabatan yang barangkali oleh sanak kerabatnya," tutur dia.

Nawawi menegaskan Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK sudah menjadwalkan. Pernyataan ini menjawab pertanyaan saat dirinya dicecar mengenai jadwal pemanggilan terhadap Kaesang.

"Lagi dijadwalkan oleh direktorat LHKPN," kata dia.

Baca Juga: KPK Akan Panggil Kaesang untuk Klarifikasi soal Jet Pribadi ke AS