Kemenag Siap Sanksi Travel Penyedia Visa Selain Visa Resmi Haji
Ilustrasi jemaah haji di Masjidil Haram, Jumat (31/5/2024) dini hari. (IDN Times/Faiz Nashrillah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan Kemenag siap memberikan sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji, kepada jemaah yang bermaksud menunaikan ibadah haji.
“Kita kan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” ujar Menag di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
“Menteri haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan jangan pakai visa di luar visa haji resmi. Karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah sampaikan jangan berangkat haji tanpa visa resmi haji,” sambungnya.
Baca Juga: Jelang Puncak Haji, Jemaah Diimbau Bersiap dan Jaga Kesehatan
1. Ada dua jenis visa haji
Jemaah haji di depan Ka'bah, Jumat dini hari (31/5/2024). (IDN Times/Faiz Nashrillah)Diketahui, visa haji diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur visa haji Indonesia terdiri dari visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Visa kuota haji Indonesia terbagi dua, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah, dan haji khusus yang diselenggarakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Editor’s picks
2. Jemaah dengan visa haji mujamalah keberangkatannya wajib melalui PIHK
Jemaah haji di Masjidil Haram, Jumat (31/5/2024) dini hari. (IDN Times/Faiz Nashrillah)Tahun ini, kuota haji Indonesia 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia pada operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah.
Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur keberangkatannya wajib melalui PIHK.
Baca Juga: Jaga Kualitas Konsumsi Haji, Sampel 57 Katering Diuji 3 Kali Sehari
3. Jemaah dengan visa haji mujamalah wajib melapor ke menteri agama
Jemaah haji di Masjidil Haram, Jumat (31/5/2024) dini hari. (IDN Times/Faiz Nashrillah)Sedangkan, PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi, wajib melapor kepada menteri agama.
“Di luar itu pasti akan jadi masalah, dan terbukti berapa jemaah Indonesia ada yang terkena aturan yang diberlakukan Kerajaan Arab Saudi,” tandasnya.
