Kelakar Muhadjir: Biaya Wisuda Dinaikkan Berapa pun Gak Bakal Diprotes
Menko PMK Muhadjir menjelaskan tentang penerima bansos korban judi online di Gedung Kemenko PMK, Rabu (19/5/2024). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)
Intinya Sih...
- Menteri Koordinator Muhadjir Effendy menyarankan PTN mengakali sumber pemasukan dengan memasang biaya tinggi untuk wisuda bagi mahasiswa.
- Muhadjir menyinggung agar PTN mencontoh perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan berbagai sumber dana tanpa menaikkan biaya kuliah.
- Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Develpoment Analysis, Indra Charismiadji menyampaikan tata kelola yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyarankan agar perguruan tinggi (PT), baik negeri maupun swasta, di Indonesia mengakali sumber pemasukan dana dengan beberapa cara. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memasang biaya tinggi untuk wisuda bagi setiap mahasiswa.
Pernyataan itu disampaikan Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, di Gedung DPR RI, Selasa (2/7/2024).
Mulanya, Muhadjir menyoroti kalau saat ini banyak PTN yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari sumber dana. Padahal, PTN memiliki beberapa cara untuk dikapitalisasi.
"Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu kalau sudah ada kemampuan perubahan sikap mental untuk menjadi pencari uang bukan pembelanja itu gak ada masalah. Nama besar PTNBH itu namanya besar-besar tinggal mengapitalisasi saja modalnya itu," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Baca Juga: Mengenal Perbedaan UKT dan Uang Pangkal, Jangan Sampai Salah!
1. Muhadjir minta PTN lebih kreatif mencari sumber dana
Menko PMK Muhadjir Effendy menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama di tanah air. (Dok. Humas Kemenko PMK).Menko PMK turut menyinggung PTN agar mencontoh perguruan tinggi swasta untuk mendapatkan berbagai sumber dana. Menurut dia, upaya ini bisa dilakukan tanpa harus menaikkan biaya kuliah kepada mahasiswa.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meninggikan biaya wisuda untuk mahasiswa yang lulus. Muhadjir meyakini cara ini bisa lebih efektif.
"Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih," kata Muhadjir.
2. Sebut orang tua rela bayar berapa pun untuk wisuda
Editor’s picks
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy (IDN Times/Margith Juita Damanik)Muhadjir juga mengilustrasikan kalau setiap ada mahasiswa yang wisuda, para orang tua akan rela mengeluarkan berapapun biaya yang dibutuhkan. Mengingat wisuda menjadi momentum bagi untuk merasakan kebahagiaan dan kesenangan atas kelulusan anak-anaknya sehingga, tidak akan terjadi protes sebagaimana yang terjadi belakangan ini.
"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang gak apa-apa tapi harus beli undangan. Beli undangan dibayar datang. Itu kan orang senang diminta apa pun pasti mau," ujar Muhadjir.
Hal itu lebih akan diterima oleh para keluarga mahasiswa, jika dibandingkan biaya kuliah dinaikkan padahal kondisi keuangan setiap orang tua berbeda-beda. "Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat anunya naik pasti lah protes itu. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas makanya saya sempat kritik itu," kata Muhadjir.
Baca Juga: Muhadjir Setuju Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal Resmi
3. Tata kelola pendidikan di Indonesia dinilai bermasalah
Rektorat Institut Pertanian Bogor. (Dok/Kampus Merdeka)Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Develpoment Analysis, Indra Charismiadji menyampaikan, ada tata kelola yang salah dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Indra menilai, sistem pendidikan di Indonesia cenderung bersifat komersil seperti menggunakan mekanisme pasar. Selain persoalan UKT dan status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), ada banyak masalah yang berujung pada sistem komersialisasi, misalnya wisuda dan studi tour.
“PTNBH misalnya, sama saja meminta kampus untuk menjai lembaga bisnis dan mencari uang,” ujar Indra.
Baca Juga: Kemendikbud Surati Rektor PTN-PTNBH Minta Batalkan Kenaikan UKT
Berita Terkini Lainnya
