DPR Minta Pengelolaan PDN Tidak Dimonopoli Telkom dan Lintasarta

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, meminta agar pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) tidak dimonopoli oleh satu atau dua korporasi saja. Meutya mengingatkan bahwa Indonesia sempat memasang target untuk memiliki empat PDN, tapi rencana itu tak pernah terwujud.

Pusat Data Nasional (PDN) saat ini dikelola oleh dua korporasi, yaitu PT Telkom, yang mengelola PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian, ada PT Lintasarta, yang menjadi penyedia layanan untuk PDNS 1, yang berlokasi di Serpong, Banten. 

"Tidak boleh di monopoli atau hanya beberapa pelaksana atau perusahaan pelaksana saja," kata Meutya dalam Rapat Kerja bersama Kominfo dan BSSN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Meutya lantas membandingkan jumlah pusat data nasional yang dimiliki oleh Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN. Dia memaparkan, pusat data di Malaysia, Vietnam, Singapura dikelola oleh puluhan penyedia layanan, bukan hanya satu atau dua pengelola layanan.

Dia mengungkapkan, Vietnam saat ini memiliki 28 (PDN) dengan 44 penyedia layanan. Malaysia memiliki 49 PDN, yang diopresikan oleh 23 penyedia layanan. Selanjutnya, Singapura punya 87 pusat data yang dioperasikan oleh 40 penyedia layanan.

Ketua DPP Partai Golkar itu, lantas menyampaikan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas masalah penambahan PDN ini. 

"Kemudian nanti untuk konsep berikutnya kita akan agendakan rapat lagi kalau ini sudah pulih, misalnya penambahan PDN," kata dia.

Diketahui, server PDN lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. PDNS yang berlokasi di Surabaya itu diretas sejak 20 Juni 2024. Akibat peretasan ini, sebanyak 210 instansi pemerintah terdampak dan layanan publik berbasis digital menjadi terganggu.

Menkominfo RI Budi Arie Setiadi menyebut, peretas saat ini meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau setara Rp131 miliar kepada pemerintah untuk melepaskan PDN.

Baca Juga: DPR Ingatkan Kominfo-BSSN Tak Saling Salahkan soal Kebocoran PDNS 2