DPR Gemas Data Masyarakat Sering Bocor: Sebetulnya Masalahnya di Mana?

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mencecar pemerintah terkait kebocoran data masyarakat yang terjadi terus berulang.

Hal itu disampaikan saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama pihak bersama Kominfo, Menkopolhukam, dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Senin (23/9/2024).

Pada kesempatan itu, Nurul menyinggung terkait kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani yang dilakukan oleh Bjorka.

“Konon keluarga Pak Presiden juga kena, kena pencurian data ini, ini kan menurut saya kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih, kita ini gemas,” cecar Nurul.

Nurul lantas menduga, permasalahan utama di balik kebocoran data ini adalah karena pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keamanan data ini justru diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten.

“Nah seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional supaya apa, supaya tanggung jawabnya ini jelas. Negara ini tidak bolos-bolos terus, jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan,” kata Nurul.

Pada kesempatan itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahyanto menjawab bahwa peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya sebagai bentuk refleksi bagi pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga agar tidak saling ego sektoral.

“Peristiwa bocornya PDSN itu membawa kita, membuka pikiran kita, pentingnya kita berkoordinasi. Tidak memiliki ego sektoral di kementerian,” kata Hadi.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Rapat Bahas PDNS 2 Surabaya, Budi Arie Absen