6 Juta NPWP Bocor, Menko Hadi Bakal Panggil Dirjen Pajak-Kominfo
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI terkait PDNS 2 Surabaya. (IDN Times/Amir Faisol)
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto akan memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait kebocoran data 6,6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Hadi akan meminta penjelasan masing-masing instansi terkait penyebab kebocoran data 6,6 juta NPWP secara detail.
"Minggu ini saya akan panggil Dirjen Pajak, BSSN, Kominfo untuk kita evaluasi permasalahnnya apa secara detail, supaya tidak terjadi hal serupa," kata Hadi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024).
Hadi akan mencari tahu alasan Dirjen Pajak tak mau menyimpan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
"Apakah dirjen pajak waktu itu sebagaian tidak menyimoan datanya di PDNS 2, dan apa kelemahannya," kata dia.
Sebelumnya, kabar kebocoran data ini diungkapkan akun X, Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024). Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.
Adapun, data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10 ribu dolar AS atau setara Rp153 juta (asumsi kurs Rp15.300).
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor, di antaranya NIK, NPWP, alamat, no HP, e-mail, dll," tulis akun X @secgron.
Baca Juga: Berbeda dengan DJP, Pakar Sebut Sampel Data NPWP yang Bocor Valid
Baca Juga: DJP Klaim Tak Temukan Indikasi Kebocoran 6 Juta Data NPWP
Baca Juga: Heboh 6 Juta NPWP Bocor, Jokowi Minta Mitigasi Secepatnya