Banyak OTT dari KPK di 2018, Mahfud MD: KPK Sudah Bertindak Benar
IDN Times/Amelinda Zaneta
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menanggapi terkait dengan banyaknya pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, ia menilai tindakan yang dilakukan KPK sudah benar.
1. Tindakan KPK sudah benar
(Barang bukti uang dari OTT KPK) IDN Times/Santi DewiMahfud menjelaskan apa yang dilakukan KPK dalam OTT-nya sudah benar, sehingga ia memuji tindakan lembaga anti-rasuah tersebut dalam menangani kasus korupsi. "Kalau aspek tindakan hukum yang OTT, OTT itu menurut saya sudah benar," ujarnya di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).
Baca Juga: OTT KPK di Kementerian PUPR Terkait Proyek Air Minum di Daerah
2. OTT KPK tidak pernah meleset
Gedung KPK. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Di sisi lain ia menilai, dalam pengamatannya, KPK setelah melakukan OTT selalu terbukti dan tidak pernah salah sasaran. "Sepanjang sejarah, orang yang OTT itu terbukti korupsi, kalau sudah OTT tidak ada satu pun kasus yang tidak terbukti, sejauh ini pasti terbukti," paparnya.
Editor’s picks
3. Banyak korupsi, efek dari sisi negatif demokrasi
(Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD) www.instagram.com/@mohmahfudmdMenurut Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, ia mengatakan sebuah sebab yang membuat banyak pejabat terjaring KPK adalah efek negatif dari demokrasi. "Iya itu persoalan kita, akibat negatif dari perkembangan demokrasi kita," ucapnya.
4. Pejabat PUPR terjaring OTT
IDN Times/Irfan FathurochmanDiketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (28/12).
Dari OTT tersebut, sebanyak 20 orang diamankan oleh KPK. Beberapa di antaranya merupakan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Benar, ada kegiatan tim sore hingga malam ini di Jakarta sebagai bagian dari proses pencarian informasi masyarakat tentang terjadinya pemberian uang pada pejabat di Kementerian PUPR. Dari lokasi diamankan 20 orang," kata Laode Muhammad Syarif, dalam keterangan tertulis, Jumat malam (28/12) kemarin,
Baca Juga: Anak Buahnya Kena OTT, Menteri PUPR Tunggu Penjelasan KPK
