TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kode Produk Israel di Indonesia untuk Serukan Aksi Boikot 

Boikot produk menjadi cara efektif untuk dukung Palestina

ilustrasi barcode (freepik.com/rawpixel.com)

Kian memanasnya konflik Palestina dan Israel yang terjadi beberapa waktu ke belakang, membuat sejumlah orang gencar disuarakan gerakan boikot produk Israel. Tujuannya agar Israel mengakhiri kependudukannya di Palestina dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang menyebabkan banyak korban.

Seruan untuk tidak menggunakan produk Israel semakin masif di media sosial, disuarakan agar Israel mendapatkan sanksi ekonomi. Di media sosial ramai dibicarakan cara mengidentifikasi produk yang berasal dari Israel, termasuk menggunakan kode produk guna memboikot segala bentuk barang dan jasa yang berasal dari Israel. 

Baca Juga: Aturan Menikah di Israel, Ada UU yang Menolak Naturalisasi

1. Kode produk Israel di Indonesia 729, tak selalu mengindikasi produk tersebut berasal dari Israel

ilustrasi barcode (freepik.com/freepik)

Media sosial tengah diramaikan dengan informasi mengenai kode batang atau barcode dengan angka awal 729 dan 871 yang disinyalir berasal dari Israel. Narasi yang tersebar di media sosial menyatakan untuk memboikot produk dengan kode batang "729" atau "871". 

GS1 sebagai organisasi nirlaba yang memberikan kode batang dengan deretan angka unik untuk setiap entitas. Dalam laman resmi GS1, kode 729 memang digunakan untuk Israel. Namun kode 870-879 merupakan angka yang terdaftar untuk Belanda, sehingga 871 mengindikasi angka tersebut bukan untuk Israel.

Secara resmi GS1 mengklaim, perusahaan dengan barcode dari organisasinya dapat memproduksi produk dari negara mana saja di seluruh dunia. Prefiks yang diterbitkan GS1 tidak mengidentifikasi negara asal produk tersebut. 

Oleh karena itu, tiga digit angka yang tertera dalam barcode produk tidak menunjukkan di mana produk tersebut diproduksi. Kode tersebut hanya menunjukkan lokasi perusahaan, namun produk dapat dibuat dari negara lain.

Dikutip dari Barcodes Indonesia, terdapat tiga tipe kode batang atau barcode ritel, yakni:

  • EAN13: 13 digit nomor unik barcode global yang digunakan pada sebagian besar negara selain Amerika Serikat dan Kanada.
  • EAN8: nomor unik barcode yang lebih kecil yang diperuntukan kepada produk yang ukurannya sangat kecil - sangat sulit didapat dan hanya tersedia di GS1. EAN8 adalah barcode sejumlah 8 digit. Artinya, nomor yang tersedia terbatas, dan karenanya GS1 menjaganya dengan hati-hati. Jadi, untuk mendapatkannya, Anda perlu mengirimkan bukti bahwa produk Anda sangat kecil, dan menunggu untuk melihat apakah GS1 menyetujuinya.
  • UPC (atau UPC-A): 12 digit nomor unik barcode global yang umumnya digunakan di AS dan Kanada, tapi dapat juga digunakan di seluruh dunia.
     

2. Memboikot produk Israel menjadi aksi strategis untuk menekan penindasan

ilustrasi barcode pada struk belanja (unsplash.com/Michael Walter)

BDS Movment atau Boikot, Divestasi, Sanksi merupakan gerakan perlawanan yang menyasar produk ekonomi dan budaya Israel. BDS Movement sebagai gerakan pro Palestina mendesak dihentikannya segala bentuk diskriminasi terhadap masyarakat Palestina demi terwujudnya hak hidup yang adil, setara, dan bebas. 

Memboikot produk dan jasa yang berkontribusi memperkuat gencatan senjata oleh Israel di tanah Palestina menjadi aksi nyata yang disuarakan oleh BDS Movement. Aksi boikot yang strategis dan terukur dinilai akan lebih efektif memberikan dampak ekonomi terhadap Israel.

BDS Movement sendiri menyuarakan pada kelompok pro Palestina untuk berfokus memboikot perusahaan dan produk yang telah dipilih dengan cermat agar menghasilkan dampak yang maksimlal. BDS Movement mendorong konsumen untuk berfokus menolak kerja sama dengan persuahaan yang berperan jelas dan langsung dalam mendukung kejahatan Israel.

Kampanye boikot dan divestasi yang strategis serta sesuai konteks ditujukan untuk mendesak perusahaan yang memberikan dukungan terhadap Israel guna mengakhiri kependudukannya. 

Baca Juga: Aturan Menikah di Israel, Ada UU yang Menolak Naturalisasi

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya