Korsel Harapkan Konsistensi Indonesia dalam Kebijakan Investasi
Ketua Kamar Dagang dan Industri Korea Selatan (Korsel) di Indonesia, Lee Kang Hyun dalam workshop yang digelar FPCI dan Korea Foundation (Dok. FPCI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Ketua Kamar Dagang dan Industri Korea Selatan (Korsel) di Indonesia, Lee Kang Hyun, berharap pemerintah Indonesia memiliki konsistensi dalam membuat kebijakan investasi. Menurutnya, jangan sampai tuan rumah membuat kebijakan yang menguntungkan investor baru, tapi merugikan investor lama.
Lee mengungkapkan hal itu karena Hyundai dan perusahaan Korsel sudah membangun pabrik di Indonesia, untuk memenuhi aturan local content atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 60 persen.
Sedangkan, dia mendapati kabar bahwa TKDN yang saat dipatok 40 persen dan rezim pajak lainnya, justru akan diturunkan untuk menarik investor baru.
“Ketika saya kerja di Samsung, ada kewajiban TKDN sehingga harus membangun pabrik di Indonesia. Kemudian aturannya berubah, boleh hanya membuat RnD Center. Sekarang Hyundai sudah buat pabrik untuk TKDN, dan saya dengar gosip kalau katanya baterai mobil listrik boleh impor. Jadi ini semacam masalah konsistensi pemerintah Indoensia,” kata Lee dalam workshop yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia dan Korea Foundation pekan lalu.
Baca Juga: Surveyor Indonesia Garap Sertifikasi Halal di China dan Korsel
1. Pemerintah diharap menjalin hubungan dengan investor lama
Ilustrasi Bapak Joko Widodo meresmikan pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (ANTARA FOTO/Biro Pers, Media dan Informasi Setpres/Laily Rachev/Handout/wsj)Pada kesempatan yang sama, Lee berharap Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya fokus pada mendatangkan investor baru, tapi juga merawat hubungan baik dengan investor lama.
Lee menilai Indonesia sebagai negara yang punya segudang ekonomi. Dia pun melihat banyak investor Korsel yang ingin menaruh uangnya di Indonesia, namun kebijakan yang tidak inkonsisten justru bisa membuat para investor kehilangan minatnya atas Indonesia.
“Saya selalu menyarankan Indonesia sebagai daftar paling atas negara potensial untuk investasi. Bila semuanya terimplementasi (kebijakan investasinya mendukung dan punya konsistensi), maka Indonesia bisa jadi negara yang lebih kaya daripada Korea,” demikian saran Lee.
Baca Juga: Korsel Jadi Mitra Penting untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
2. Banyak investor Korsel yang masih wait and see
Editor’s picks
Presiden Jokowi bersama Gubernur Kaltim Isran Noor saat meninjau kawasan IKN yang berkontur pegunungan. (IDN Times/ Istimewa)Menurut Lee, banyak investor Korsel yang tertarik dengan rencana pembangunan smart city Ibu Kota Negara (IKN). Karena Indonesia tahun depan akan memiliki pemimpin baru, maka banyak investor yang enggan berinvestasi sesegera mungkin.
“Investor Korea masih wait and see soal investasi di IKN sampe tahun depan. Ini isu yang serius. Indonesia kondisi ekonominya baik di global. Tapi kebijakan wait and see ini kurang bagus. Harusnya Indonesia lebih bisa memberi kepastian kepada investor,” kata dia.
Lee juga mengkritik pemerintah Indonesia yang kadang membuat kebijakan lelang tender atau tuntutan pembangunan yang tidak masuk akal.
“Pemerintah (Indonesia) maunya Korsel mengikuti tender di IKN. Tapi waktunya terlalu pendek (untuk persiapan dan rencana pembangunan). Kita punya ahli di Korea soal infrastruktur dan konstruksi, tapi kalau terlalu cepat, kami pun angkat tangan,” tutur dia.
Sampai saat ini, ada sekitar 2 ribu perusahaan Korsel yang telah beroperasi di Indonesia. Jumlah tenaga kerja lokal yang diserap pun mencapai 1 juta orang. Perusahaan Korsel, yang bergerak di bidang kehutanan, pertama kali masuk ke Indonesia pada 1968.
3. Pemerintah pastikan tidak akan meninggalkan Korea
Diskusi FPCI dan Korea Foundation (IDN Times/Vanny El Rahman)Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ichwan, menyampaikan apsresiasi atas kritik yang disampaikan Lee. Menurutnya, seruan seperti itu harus disampaikan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran.
Di sisi lain, Nurul mengatakan bahwa Korsel akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam kebijakan transisi energi.
“Kita kemarin mati-matian maunya mobil listrik yang masuk ke Indonesia. Jepang sampai ngambek karena kita maunya mobil listrik bukan hybrid. Jadi tidak mungkin kalau kami meninggalkan Korea begitu saja. Kritik seperti ini penting, sehingga kami tahu dan bisa mempertimbangkan kepentingan Korea selalu ada dalam agenda kami,” ujar Nurul.
Baca Juga: Korsel Investasi di IKN: Kami Cinta Indonesia!
