Sri Mulyani Sebut Norwegia ‘Hadiahi’ RI karena Kurangi Emisi Karbon
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (LHK), Siti Nurbaya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bhelland Eriksen (IDN Times/Ilman Nafi'an)
Intinya Sih...
- Norwegia memberikan hibah Rp2,53 triliun kepada Indonesia melalui BPDLH
- Hibah diberikan karena Indonesia berhasil menurunkan deforestasi dan emisi karbon
- BPDLH mampu mengelola dana untuk penurunan emisi karbon secara efisien dan transparan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Norwegia memberikan dana sebesar 156 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp2,53 triliun (kurs Rp16.255 per dolar AS) kepada Indonesia melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPDLH) atau Indonesia Environment Fund.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, hibah itu diberikan atas keberhasilan Indonesia menurunkan deforestasi dan juga mereduksi emisi karbon.
“Sejak 2014 tadi yang disampaikan Minister Andreas Erikson (Menteri Lingkungan Norwegia) adalah Indonesia mampu menurunkan deforestasi, dan mampu mencegah berbagai kejadian yang memperburuk kondisi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (2/6/2024).
Baca Juga: Terima Menteri Norwegia, Jokowi Singgung soal Diskriminasi Sawit
1. Indonesia makin dipercaya dunia dalam upaya menurunkan emisi karbon
ilustrasi dolar AS (Pixabay.com/geralt)Sri Mulyani mengatakan, hibah dari Norwegia itu membuktikan kepada dunia bahwa BPDLH mampu mengelola dana untuk upaya penurunan emisi karbon.
Dia mengatakan, hal itu bisa meningkatkan kepercayaan berbagai negara, terutama yang ingin memberikan hibah dana lingkungan kepada Indonesia.
“BLU BPDLH ini ada di bawah Kemenkeu, tapi pengarahnya ada Bu Siti, ada berbagai menteri yang lain, itu sudah dipercaya oleh internasional sebagai institusi yang mampu men-deliver secara efisien, akuntabel, dan transparan dana-dana tersebut berdasarkan result. Ini tentu membuat kita makin mampu untuk memanfaatkan sumber-sumber dana dari luar negeri,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Temui Jokowi di Istana
2. Norwegia hanya memberikan hibah pada sebagian upaya penurunan emisi karbon di Indonesia
Menteri LHK, Siti Nurbaya bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bhelland Eriksen menemui Presiden Jokowi (IDN Times/Ilman Nafi'an)Editor’s picks
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti mengatakan, pada 2020 Indonesia berhasil menurunkan 945 juta ton emisi karbon.
Lalu, pada 2021 Indonesia berhasil menurunkan 889 juta ton emisi karbon dan 2022 sebanyak 875 juta ton emisi karbon. Pada 2023, angkanya diperkirakan masih di atas 810 juta emisi karbon. Angka tersebut menurutnya di atas target yang ditetapkan pemerintah.
“Karena El Nino kemarin 2023 cukup berat, tapi masih bisa dikelola, jadi masih di atas 810 juta ton. Artinya, ini kalau dipersenin 48, 43, 41, 40–an persen, dia masih lebih tinggi dari target. Karena target komitmen kita cuma 31,89 persen. Kalau ada kerja sama internasional bisa 43 persen targetnya,” ucap Siti.
Dia mengatakan, hibah yang diberikan Norwegia hanya untuk sebagian upaya penurunan emisi karbon yang telah dilakukan Indonesia.
“Tapi dia cuma bisa kasih kita penilaian untuk 30,2 juta ton. Padahal kita nuruninnya 800 juta lebih. Jadi masih banyak ruang yang bisa didukung oleh berbagai pihak,” ucap Siti.
Oleh sebab itu, KLHK dan Kemenkeu akan berupaya mengoptimalkan hibah dana lingkungan dari negara atau organisasi lain atas kinerja penurunan emisi karbon di Indonesia.
“Saya bersama Menkeu, dan teman-teman di tim KLHK dan Kemenkeu mencoba menjelaskan ke luar negeri bahwa lihat yang dikerjakan Indonesia sudah banyak. Jadi kinerjanya harusnya mendapat apresiasi,” kata Siti.
Baca Juga: Kejar Target Tekan Emisi Gas Rumah Kaca, Ini Langkah KLHK
3. Pemerintah juga kucurkan anggaran buat upaya menjaga keberlangsungan lingkungan
Ilustrasi uang tunai rupiah (pixabay.com/Mohamad Trilaksono)Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tak hanya mengandalkan dana dari luar negeri untuk tujuan menjaga keberlangsungan lingkungan. Namun, pemerintah juga mengalokasikan dana dari APBN untuk hal tersebut.
“Jadi ini bukan kita meminta dari luar, APBN negara tetap hadir, ada dana pencegahan mengenai, dana bencana itu Rp7,5 triliun sudah dimasukkan di dalam BPDLH, dan juga mereka mengelola dana reboisasi,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Menteri LHK Beberkan Ratusan Juta Ton Emisi di RI Sudah Diturunkan
