Konflik Pecah di Sejumlah Negara, Defend ID Tak Ikut Ekspor Senjata
Direktur Utama Holding BUMN Pertahanan DEFEND ID, Bobby Rasyidin. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Holding BUMN industri pertahanan, Defend ID menyatakan, seluruh anggota holding tak mendapat pesanan ekspor alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dalam dua tahun terakhir.
Direktur Utama Holding BUMN Pertahanan Defend ID, Bobby Rasyidin mengatakan, konflik itu tak mempengaruhi pemesanan alutsista ke perusahaan BUMN.
"Alhamdulillah dari buah-buahnya konflik-konflik ini, gak ada yang mampir di industri pertahanan kita. Jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali," kata Bobby dalam agenda Ngopi BUMN, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Baca Juga: Jokowi Berharap Defend ID Jadi Industri Pertahanan 50 Terbesar Dunia
1. Industri pertahanan RI belum dikenal dunia
Ilustrasi medium tank harimau buatan PT Pindad (Dokumentasi PT Pindad)Bobby mengatakan, Defend ID tak mendapat pesanan di saat banyak konflik karena memang belum dikenal dunia. Defend ID merupakan holding dari BUMN-BUMN industri pertahanan. Holding tersebut baru dibentuk pada Maret 2022.
Adapun Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL Indonesia.
"Kita kan baru berdiri, Defend ID ini baru berdiri, baru tahun lalu bulan Maret, baru 1,5 tahun sekarang. Sementara defense company di top 100 itu sudah tua-tua semua, sudah ratusan tahun umurnya. Jadi pasar belum mengenal kita juga. Belum mengenal produk kita seperti apa," ujar Bobby.
Baca Juga: Erick Thohir: Defend ID Bisa Wujudkan Kemandirian Pertahanan Nasional
2. Anggota Defend ID hanya dapat pesanan kapal buat operasi kemanusiaan
Jenis kapal Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL Indonesia yang dipamerkan saat Indo Defence pada November 2022. (IDN Times/Santi Dewi)Bobby mengatakan, dalam dua tahun terakhir, pesanan yang masuk dari luar negeri hanya kapal Landing Platform Dock (LPD) dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Filipina. Namun, kapal perang itu hanya digunakan untuk operasi kemanusiaan.
"Jadi kalau saya lihat, kita dalam dua tahun belakangan ini cuma dapat kontrak itu kapal militer tapi penggunaannya bukan untuk operasi militer, tapi untuk operasi kemanusiaan," tutur Bobby.
Baca Juga: Jokowi Luncurkan Holding BUMN Industri Pertahanan Bernama Defend ID
3. Defend ID kejar target jadi 50 besar perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia
Agenda Ngopi BUMN, Selasa (10/10/2023). (IDN Times/Vadhia Lidyana)Oleh sebab itu, saat ini Defend ID fokus memperluas jangkauan perusahaan dan juga produknya di kancah internasional. Harapannya, Defend ID bisa masuk 50 besar perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia.
"Kita harus meningkatkan pasar ekspor kita," ucap Bobby.
Terkait pengiriman senjata ke negara berkonflik, Bobby menegaskan tak dilarang oleh pemerintah selama tidak melanggar aturan Dewan Keamanan PBB dan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan).
"Kita sangat patuh, sangat respect kepada aturan yang ada. Itu dari kitanya, dari sisi dalam negeri. Itu kan ada deklarasi-deklarasi dari Dewan Keamanan PBB, apakah ini boleh, apakah itu tidak boleh, apakah ini masalah HAM, apakah masalah tidak HAM, apakah invasi misalnya seperti Ukraina dengan Rusia, kita selalu mengikuti itu, kita tidak pernah keluar dari jalur itu," tutur Bobby.
