Butuh 6,7 Juta Ton Beras buat Makan Siang Gratis, Harga Bakal Naik?
Ilustrasi beras yang dijual di pasar tradisional. (IDN Times/Vadhia Lidyana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Badung, IDN Times - Program makan siang gratis atau makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto diperkirakan membutuhkan beras 6,7 juta ton per tahun.
Kesiapan Indonesia menyiapkan beras untuk program tersebut pun masih jadi pertanyaan. Menurut pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin, kebutuhan beras akan dipengaruhi kinerja dapur-dapur yang ditunjuk Prabowo untuk memasak makan siang tersebut.
1. Kebutuhan beras dari Bulog tergantung dapur umum
Pengamat ekonomi pertanian, Bustanul Arifin. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Begitu juga dengan kebutuhan beras dari Bulog selaku pengelola cadangan beras pemerintah (CBP). Menurutnya akan bergantung dengan kinerja dapur umum, yang pada akhirnya memengaruhi harga beras di dalam negeri.
“Tapi kalau nanti produksi dalam negeri cukup, kemudian dapur umum bekerja dengn baik, mungkin tidak akan menambah kebutuhan Bulog,” ujar Bustanul di Indonesia International Rice Summit (IIRC) 2024, di Bali Nusa Dua Convention Center, Kamis (19/9/2024).
Jika kinerja dapur umum dalam menyediakan makan siang gratis tidak sesuai, maka dikhawatirkan akan menambah kebutuhan beras.
“Tapi kalau dapur umum kedodoran kita paham tidak semuanya akan siap, entah berapa ribu yang akan siap dan itu khawatir tambah,” ucap Bustanul.
Baca Juga: Asal Muasal Produk Susu Ikan buat Program Makan Bergizi Gratis
2. Bahan baku makan siang gratis bisa manfaatkan pangan lokal
ilustrasi tepung sagu (freepik.com/freepik)Sementara, menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, kebutuhan karbohidrat untuk program makan siang gratis juga bisa memanfaatkan hasil pangan lokal. Sehingga, kata dia, tak semuanya harus menggunakan beras.
Editor’s picks
Apalagi, kata dia, pemerintah telah meneken regulasi terkait konsumsi pangan lokal dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024, tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
"Nah, saya mau sampaikan ada Perpres tahun 81/2024 mengenai penganekaragaman konsumsi pangan. Di situ dijelaskan detail bagaimana setiap kementerian/lembaga harus mengerjakan apa. Nah, kalau ini di-link-an dengan tadi program MBG Ini akan sangat baik," kata Arief di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 4 September 2024.
Menurut Arief, regulasi itu bisa mendorong pemanfaatan karbohidrat lokal untuk program makan siang gratis, seperti sagu, jagung, dan sebagainya.
"Jadi kan gak semua daerah juga misalnya pemenuhan karbohidratnya nasi. Ada yang tadi kan nasi jagung, ada yang jagung, Indonesia timur ada sagu ada juga yang protein juga sama. Daerah tertentu memang produksinya ikan, ya udah gak usah dipaksa harus daging sapi gitu kan misalnya," tutur dia.
Baca Juga: Uji Coba Makan Siang Bergizi, Siswa SD di Semarang Santap Bakso Lele
3. Program makan siang gratis butuh 6,7 juta ton beras per tahun
Stok bantuan pangan beras di Gudang Bulog Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog 2023-2024, Bayu Krisnamuthi, mengatakan berdasarkan penghitungan yang ada, kebutuhan beras untuk program makan siang gratis mencapai 6,7 juta ton.
"Sekitar 6,7 juta ton kebutuhan per tahun. Itu angkanya besar," kata Bayu di Jakarta, Kamis, 25 April 2024.
Namun, angka itu belum resmi. Bayu mengaku mendapat data tersebut dari presentasi di acara Kementerian Pertanian bersama Kepolisian RI.
Pada 16 Februari 2024, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko, juga mengatakan program makan siang gratis membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam, 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, dan sekitar 4 juta kiloliter setiap tahunnya.
Budiman mengatakan program itu bukanlah program yang mudah, karena melibatkan banyak sektor meliputi kesehatan, pendidikan, industri perhubungan hingga pangan.
"Karena itu program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu," ucap Budiman dalam keterangan resmi.
