Bagi-Bagi SK Perhutanan Sosial, Jokowi Pantau Produktivitasnya
Presiden Jokowi hadir dalam Festival Lingkungan, Energi, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena GBK, Jakarta (dok. Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo membagikan Surat Keputusan (SK) untuk pemanfaatan Perhutanan Sosial dalam Festival LIKE yakni 'Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi Baru Terbarukan'.
Tercatat, ada 10 Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) untuk empat kabupaten yaitu Sukabumi, Cianjur, Purwakarta dan Bogor. Kemudian, PKS Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) sebanyak 6 SK untuk tiga kabupaten yaitu Bandung, Bandung Barat dan Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Sektor Kehutanan dan Perikanan Jadi Peluang Kerja Terbesar di Sumsel
1. Jokowi pantau produktivitas program Perhutanan Sosial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan surat keputusan (SK) pemanfaatan Perhutanan Sosial di GBK Arena, Jakarta, Senin (19/9/2023). (dok. Perhutani)Jokowi mengatakan, program Perhutanan Sosial digelar untuk meningkatkan produktivitas di kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya.
Dia mengatakan, perubahan iklim menghantui semua negara. Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak bersama merehabilitasi hutan dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya.
"Realisasi Program Perhutanan Sosial dan hutan adat saat ini sudah mencapai 6,3 juta hektare (ha), semoga dapat membantu masyarakat lebih sejahtera dan kawasan hutan lebih produktif," kata Jokowi yang dikutip Selasa, (19/9/2023).
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan pemanfaatan kawasan hutan akan diawasi setelah diterbitkan SK.
"Saya juga akan cek apakah digunakan secara produktif atau tidak. Jangan hanya mau terima (SK) ternyata ditelantarkan," ucap Jokowi.
Baca Juga: Tidak Hanya Petani, Perhutanan Sosial Sejahterakan Masyarakat Sekitar
2. Pemanfaatan hutan harus sesuai regulasi
ilustrasi daerah tropis (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, pemerintah dan dunia usaha terus bekerja sama untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatan hutan sesuai dengan regulasi yang telah diatur oleh Negara.
Siti menjabarkan, pemerintah telah menyerahkan 1.541 SK Hijau Perhutanan Sosial, dengan luas areal 1,048 juta ha lebih; serta SK Biru TORA seluas 107.275 ha.
"Termasuk dalam SK Hutan Sosial yaitu untuk Hutan Adat seluas 90 ribu lebih bagi 23 Kelompok Adat, serta SK mitra konservasi seluas 297 ribu ha lebih bagi 607 kelompok masyarakat dan juga Kemitraan Perhutani untuk masyarakat produktif," ujar Siti.
3. Perhutani beri dampingi program Perhutanan Sosial
Perhutani, Pupuk Kalimantan Timur (PKT), BNI, PTPN, hingga BUMN lain memberikan fasilitas bagi perkebunan kopi rakyat untuk bisa meningkatkan produktivitas. (dok. Perhutani)Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro menjelaskan produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry dengan skema KKP dan KKPP yang sebelumnya disebut PHBM.
Perhutani mendukung program Perhutanan Sosial (PS) yang berfokus pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
“Program Kemitraan Kehutanan Perhutani ini diutamakan untuk masyarakat desa hutan baik yang masih dalam bentuk lembaga hingga berbentuk koperasi dengan tujuan masyarakat mendapatkan manfaat dari hutan serta produktivitas kawasan hutan dapat dimaksimalkan,” ucap Wahyu.
Baca Juga: Cek Luas Kawasan Hutan di Indonesia! Dikuasai Hutan Produksi
