Simbara Dongkrak Capaian PNBP Naik, Ini Buktinya
Media Gathering Kementerian Keuangan. (IDN Times/Triyan).
Intinya Sih...
- SIMBARA meningkatkan penerimaan negara dari PNBP minerba hingga Rp172,96 triliun pada 2023.
- Platform digital ini berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tersebar di enam K/L.
- SIMBARA juga diimplementasikan untuk mengawal hilirisasi minerba dan menciptakan efisiensi pelayanan melalui pelayanan satu pintu.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan mengungkapkan, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) sejak didirikan pada 2020 lalu telah memberikan kontribusi pada pundi-pundi penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Simbara adalah sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mengelola dan memantau sumber daya minerba di Indonesia secara terintegrasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L).
Baca Juga: Cegah Tambang Ilegal, Simbara Batu Bara Sumbang Penerimaan Rp7,1 T
1. Simbara selaraskan sistem di 6 K/L
Peluncuran Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah. (IDN Times/Triyan)Direktur PNBP K/L, Wawan Sunarjo menyampaikan, Simbara telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tersebar di enam K/L, dan telah menghasilkan dampak positif berupa layanan satu pintu melalui single data entry.
Data yang berhasil diintegrasikan adalah satu data minerba yang andal, pengawasan terpadu, implementasi DMO dan hilirisasi minerba efektif, pencegahan fraud melalui profil risiko, dan pencegahan illegal mining dan penghindaran penerimaan negara.
"Simbara mengintegrasikan proses bisnis, sistem, dan data mineral dan batubara (minerba) yang berasal dari hulu ke hilir antar Kementerian atau Lembaga (K/L)," ucap Wawan dalam Media Gathering di Serang Kamis (26/9/2024).
2. Simbara berhasil selesaikan piutang dari hasil penerapan ABS Rp1,1 triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Peluncuran Simbara. (IDN Times/Triyan).Capaian lain dari Simbara berkaitan dengan penerimaan negara diantaranya, pencegahan atas modus ilegal mining sebesar Rp3,47 triliun, dan tambahan penerimaan negara dari hasil data analytic profile risiko pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun.
Kemudian juga menghasilkan capaian, penyelesaian piutang dari hasil penerapan Automatic Blocking System yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.
“Simbara telah meningkatkan penerimaan negara dari PNBP minerba dalam satu dekade terakhir” ujar Wawan.
Baca Juga: Ada SIMBARA, Luhut Pede 'Tikus' di Sektor Minerba Bisa Diberantas
3. Rincian PNBP yang terdongkrak
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)Menurut Wawan, capaian PNBP di sektor minerba pun ikut terdongkrak pada 2021 dengan perbandingkan, sebelum adanya Simbara realisasi PNBP di sektor minerba Rp75,8 triliun. Kemudian, meningkat tajam dengan adanya Simbara menjadi berturut-turut sebesar Rp183,5 triliun pada 2022 dan Rp172,96 triliun pada 2023.
"Kenaikan tersebut antara lain sebagai dampak dari pemanfaatan Simbara kenaikan harga batubara, dan penyesuaian tarif PNBP," jelasnya.
Di samping itu, Simbara diimplementasikan untuk mengawal hilirisasi minerba dan menciptakan efisiensi pelayanan melalui pelayanan satu pintu (online single submission).
Kemudian pada 22 Juli 2024, SIMBARA kembali di launching untuk komoditas Nikel dan Timah dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.
Simbara akan terus dikembangkan untuk komoditas lainnya seperti bauksit, tembaga dan sektor lainnya seperti perikanan dan migas.
4. Simbara jadi solusi atasi sejumlah masalah
Fasilitas produksi hasil tambang anak usaha MIND ID. (dok. MIND ID)Adapun hasil kajian KPK tahun 2017 menemukan permasalahan antara lain adanya indikasi kebocoran penerimaan negara dengan nilai Rp120 triliun dari sektor minerba karena lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan tidak terintegrasinya sistem dari hulu ke hilir.
Simbara menjadi solusi atas permasalahan melalui:
- Inovasi yang terkoneksi antara sistem proses bisnis dan data, yang sebelumnya tidak terkait antara sistem dan data.
- Pencegahan illegal mining dengan modus penggunaan bukti bayar penerimaan negara yang palsu, penggunaan bukti bayar berkali-kali, dan penggunaan bukti bayar yang jangka waktunya tidak wajar.
- Pencegahan penghindaran penerimaan negara dengan modus penggunaan bukti bayar untuk penjualan lokal tetapi digunakan untuk penjualan ekspor.
- Pengawasan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri khususnya untuk listrik PLN.
Baca Juga: Pemerintah Perluas Simbara ke Komoditas Nikel dan Timah
