Pemerintah Bentuk Komite Khusus Gantikan Satgas BLBI Tagih Hak Negara
Satgas Pemburu Aset Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyerahkan aset ke 9 kementerian atau lembaga. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)
Intinya Sih...
- Pemerintah akan membentuk komite penanganan hak tagih dana BLBI pengganti Satgas BLBI pada 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp10,25 miliar.
- Kementerian Keuangan juga akan melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan berpergian ke luar negeri.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan berencana membentuk komite penanganan hak tagih dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk program pengembalian hak tagih negara sebagai pengganti Satuan Tugas BLBI pada 2025.
Untuk menjalankan rencana aksi dan extra effort ini, pemerintah menggelontorkan dan sebesar Rp10,25 miliar.
"Untuk itu extra effort dan rencana aksi yang kami bayangkan dan alokasikan Rp10,25 miliar untuk pembentukan komite hak tagih dana BLBI pengganti Satgas BLBI," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).
1. Strategi penanganan hak tagih negara
Ilustrasi BLBI. (IDN Times/Arief Rahmat)Selain pembentukan komite, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan/atau layanan publik serta pencegahan berpergian ke luar negeri.
Pemerintah juga akan meningkatkan penelusuran informasi terkait debitor dan obligor dengan nilai kewajiban besar dan terafiliasi di antaranya untuk bantuan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian pelatihan peningkatan kemampuan asset tracking bekerja sama dengan pemerintahan Amerika Serikat (AS).
2. Satgas BLBI kantongi Rp38,88 triliun sejak 2021
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Suahasil mengatakan, target untuk penanganan hak tagih BLBI ini pada 2025 senilai Rp2 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara Rp500 miliar, penguasaan fisik Rp500 miliar, dan penyitaan Rp1 triliun.
Hingga 5 September 2024, Suahasil mengatakan, capaian Satgas BLBI telah berhasil mengumpulkan dana Rp38,88 triliun, yang terdiri dari PNBP ke kas negara Rp1,84 triliun, sita atau penyerahan barang jaminan atau HKL Rp18,13 triliun, penguasaan aset properti Rp9,21 triliun, PSP dan hibah Rp5,93 triliun, dan PMN nontunai Rp3,77 triliun. Adapun target dari penagihan mencapai Rp110 triliun.
"Ini berbagai macam kegiatan dilakukan dari inventarisasi dokumen aset , pemanggilan debitor, pengelolaan barang jaminan dioptimalkan dengan pemblokran penyitaan dan lelang, penetapan PP 28/2022 sebagai payung hukum pembatasan keperdataan," tuturnya.
3. Masa kerja satgas BLBI sudah diperpanjang hingga 2025
Satgas BLBI sita aset milik obligor Ulung Bursa di Matraman, Jakarta Timur.(Dokumentasi Istimewa)Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengonfirmasi bahwa masa kerja satgas pemburu aset obligor BLBI diperpanjang hingga 2025 mendatang. Sebelumnya, masa kerja satgas BLBI bakal berakhir pada 31 Desember 2024.
"Masih banyak aset yang harus diselesaikan. Ini tentunya kami memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi obligor maupun debitor," ujar Hadi ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).
Ia mengatakan, tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi kolaborasi berbagai kementerian atau lembaga untuk menuntaskan hak tagih negara terhadap para obligor dan debitor. Satgas BLBI sudah dibentuk sejak 2021 dengan dasar hukum Keppres Nomor 6 Tahun 2021, kemudian diperpanjang melalui Keppres Nomor 30 Tahun 2023.
Sejak dibentuk tiga tahun lalu, jumlah aset atau debitur BLBI yang berhasil dikumpulkan adalah Rp38,2 triliun. Angka tersebut baru mencapai 34 persen dari target total aset yang hendak dikumpulkan, yakni Rp110,45 triliun.