Pemerintah Bakal Luncurkan BBM Rendah Sulfur untuk Atasi Polusi Udara
Rachmat Kaimuddin memberi keterangan kepada jurnalis di Makassar, Jumat (3/11/2023). IDN Times/Dahrul Amri Lobubun
Intinya Sih...
- Pemerintah akan mengurangi kandungan sulfur pada bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi emisi kendaraan yang menyebabkan polusi udara.
- Penerapan BBM rendah sulfur dilakukan bertahap dan belum serentak secara nasional, mempertimbangkan keandalan pasokan dari kilang Pertamina.
- BBM rendah sulfur untuk solar ditargetkan terealisasi di kuartal IV 2024, dengan kompensasi bagi penyaluran karena biaya pengolahan yang lebih besar.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mengurangi kandungan sulfur pada bahan bakar minyak (BBM), tak hanya produk solar (gasoil) namun juga bensin (gasoline). Kandungan sulfur yang lebih rendah ini diharapkan bisa mengurangi emisi kendaraan yang menyebabkan polusi udara.
Deputi Bidang Kordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengatakan BBM rendah sulfur untuk bensin akan diluncurkan di awal 2025. Implementasinya dilakukan secara bertahap oleh PT Pertamina (Persero).
"Bensin rencananya yang saya tahu, ini bisa tanya Pertamina juga, harusnya bensinnya untuk di tempat yang sama, dan beberapa tempat lainnya itu mungkin bisa di tahun depan awal," ungkapnya saat ditemui di JW Marriott Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Pembatasan BBM Subsidi Direncanakan Berlaku Awal Oktober
1. Masih ada 2 jenis BBM belum penuhi standar Euro IV
Ilustrasi jenis BBM produk Pertamina. (Dok/Pertamina)Pengurangan kandungan sulfur di Pertalite dan Pertamax dibutuhkan untuk mengurangi gas buang di sektor transportasi. Sebab, hingga saat ini, tersisa dua jenis BBM tersebut yang standarnya belum sesuai dengan Euro IV.
"Iya, yang untuk bensin ya, jadi Pertalite dan Pertamax. Itu harus diperbaiki soal yang sulfurnya berdua itu, karena yang lain di atas itu sebenarnya sudah standar Euro IV," ujar Rachmat.
Standar emisi Euro adalah standar yang digunakan negara Eropa untuk kualitas udara di negara Eropa.Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatil hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.
Untuk Euro IV, kandungan nitrogen oksida pada kendaraan berbahan bakar bensin tidak boleh lebih dari 80 miligram per kilometer, 250 miligram per kilometer untuk mesin diesel, dan 25 miligram per kilometer untuk diesel particulate matter.
2. Penerapan BBM rendah sulfur dilakukan bertahap
Editor’s picks
Penurunan harga BBm Non-subsidi pada September 2024 (Dok.IDN Times/Pertamina)Kendati begitu, dia ia memastikan bahwa peluncuran BBM rendah sulfur ini belum serentak secara nasional dan akan dilakukan bertahap. Hal ini karena mempertimbangkan keandalan pasokan dari kilang Pertamina.
"Waktunya bertahap, karena kilangnya kan Pertamina ada beberapa, jadi enggak bisa langsung nasional. Tap enggak apa-apa kan, daripada kita nunggu semuanya jadi dulu tahun 2027-2028, baru kita launch. Padahal polusinya sekarang," jelas Rachmat.
Baca Juga: Genjot BBM Bioetanol, Pertamina Bangun Pabrik di Banyuwangi
3. BBM rendah sulfur untuk solar ditargetkan terealisasi di Q4
Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Pertamax dan masih paling kompetitif untuk BBM RON 92 di Indonesia. (Dok. Pertamina)Penyaluran BBM rendah sulfur untuk solar akan dilakukan secara bertahap ditargetkan terealisasi di kuartal IV 2024. Tahap awal ini akan dilakukan di Jakarta baru menyusul ke daerah lain.
"Kalau untuk menyediakan BBM tersebut kan perlu upgrade kilang, kalau untuk solar di daerah seperti Jakarta lah ya mungkin, dan sekitarnya kemampuan teknisnya sebenarnya sudah bisa selama tentunya kita perlu berikan dukungan buat Pertamina," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah akan menyediakan kompensasi bagi penyaluran BBM rendah sulfur tersebut, sebab pengolahan BBM rendah sulfur butuh biaya lebih besar.
"Jadi, harus bisa dikompensasi karena kan biayanya tentunya bertambah gitu ya," ujarnya.
Baca Juga: Luhut Luruskan soal Wacana Produksi BBM Jenis Baru
