BI Sumbang US$34 Juta untuk Program Pengentasan Kemiskinan IMF
Kantor Bank Indonesia (BI). IDN Times/Hana Adi Perdana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia menyampaikan kesanggupannya untuk mendukung program IMF untuk pengentasan kemiskinan yakni Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Ini merupakan wujud solidaritas internasional untuk membantu negara berpenghasilan rendah dan komitmen anggota G20.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan kontribusi BI pada program IMF sebesar special drawing right (SDR) 26 juta. Kontribusi ini akan dipenuhi dari perolehan bunga penempatan deposito Bank Indonesia yang ditempatkan di IMF.
Dilansir dari situs resmi IMF, Special Drawing Rights (SDR) atau Hak Penarikan Khusus adalah aset cadangan mata uang asing pelengkap yang ditetapkan oleh IMF pada 1969. Kemudian 1 SDR sama dengan 1,31 dolar AS, dengan demikian SDR 26 juta setara dengan 34,06 juta dolar AS atau setara Rp510,9 miliar (asumsi 1 dolar AS=Rp15 ribu).
"Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu negara berpenghasilan rendah untuk mencapai stabilitas ekonomi guna mengurangi kemiskinan, yang diberikan antara lain kepada negara Afrika serta beberapa negara anggota konstituensi South East Asia Voting Group (SEAVG) seperti Laos, Tonga dan Nepal, yang mana Indonesia merupakan anggota," jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023).
Baca Juga: Indonesia Serukan Tatanan Ekonomi Dunia Baru, World Bank-IMF Usang!
1. Indonesia miliki peran tingkatkan resiliensi perekonomian global
ilustrasi logo IMF (twitter.com/Oworock)Menurut Perry, Indonesia memiliki peran untuk turut meningkatkan resiliensi perekonomian global, yang pada akhirnya berpotensi memberikan dampak positif kepada perekonomian nasional.
Sebagai informasi, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 (FMCBG) ke empat, yang diselenggarakan pada 10-15 Oktober 2023 di Marakesh, Maroko.
Pertemuan ini menyoroti pemulihan ekonomi global yang berlangsung lambat atau tidak berimbang. Alhasil, aktivitas global belum kembali pada level prapandemik.
"Perlu mendorong penggunaan bauran kebijakan bank sentral yang tidak bertumpu pada satu instrumen kebijakan saja, tapi juga mengombinasikan berbagai kebijakan yaitu kebijakan suku bunga, kebijakan makroprudensial dan kebijakan stabilitas nilai tukar," ujar Perry.
Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menjelaskan strateginya dalam menghadapi tekanan inflasi yang berasal dari sisi supply maupun dari sisi demand. "Dengan koordinasi kuat antara otoritas moneter dan fiskal," imbuhnya.
2. BI tekankan pentingnya atasi fragementasi ekonomi global
ilustrasi ekonomi dunia (pixabay.com/StockSnap)Editor’s picks
Selain itu, Gubernur Perry Warjiyo juga menyoroti pentingnya upaya untuk mengatasi kondisi global yang terfragmentasi dengan berbagai upaya di antaranya membuka kesempatan investasi, hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.
"Juga terus mendorong pengembangan UMKM dengan mengembangkan cross border payment (CBP) untuk meningkatkan keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih luas," jelasnya.
Baca Juga: BI Ungkap Dampak Krisis Properti China ke Ekonomi Global
3. Bakal disepakati global policy agenda
Logo IMF (twitter.com/Kenyan Facts)Dalam merespons kondisi global tersebut, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan segera menyepakati Global Policy Agenda yang mengangkat tema membangun kesejahteraan dan ketahanan bersama, Building Shared Prosperity And Collective Resilience.
Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk mengembalikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas keuangan, membangun kembali penyangga fiskal, serta mendorong pertumbuhan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif.
"Selanjutnya sebagai upaya memperkuat ketahanan kolektif, IMF menyampaikan perlunya upaya bersama mendorong penguatan jaring pengaman keuangan global untuk membantu negara anggota yang membutuhkan serta penguatan kapasitas IMF dalam memberikan surveilans, pembiayaan dan pemberian asistensi teknis yang relevan pada negara anggota," jelas Perry.
4. G20 dorong perbaikan kesejahteraan untuk masyarakat
Ilustrasi G20 (kemenkeu.go.id)Pada pertemuan G20 mendatang, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara kelompok 20 diagendakan untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang muncul dari prospek ekonomi yang tidak merata dan divergen dengan tantangan inflasi inti yang tinggi.
Serta membahas beban pembayaran bunga pinjaman negara miskin yang meningkat, serta peristiwa cuaca ekstrem, yang menyebabkan terbatasnya ruang kebijakan, terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Lebih lanjut, negara G20 juga akan mendiskusikan topik terkait potensi dan resiko dari aset Kripto bagi stabilitas makro ekonomi dan finansial dan upaya mengatasinya.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, negara G20 berkomitmen untuk mendorong perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas antara lain dengan menekankan pentingnya melanjutkan upaya untuk meningkatkan keuangan berkelanjutan, sistem pembayaran lintas batas serta keuangan inklusif.
Baca Juga: Ekonomi Global Lesu, Ekonomi RI Justru Ngegas di Kuartal II
