Berkat Pandemik COVID-19, Kemenkeu Hemat Anggaran Rp1,56 Triliun
![Berkat Pandemik COVID-19, Kemenkeu Hemat Anggaran Rp1,56 Triliun](https://cdn.idntimes.com/content-images/post/20220113/whatsapp-image-2022-01-13-at-12608-pm-38adedf5474c22966c70e650e66b5fca_600x400.jpg)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pamer kepada Badan Anggaran DPR, karena institusinya berhasil menghemat anggaran hingga Rp1,56 triliun sepanjang 2020-2022.
Sri Mulyani mengungkapkan, penghematan ini didorong oleh berbagai aspek adanya perubahan pola kerja baru, termasuk meniadakan rapat fisik.
"Sebagai langkah efisiensi dan calculated yang kita kendalikan, maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (30/8/2023).
Baca Juga: Sri Mulyani Kucurkan Anggaran Rp52 T untuk Kenaikan Gaji PNS 2024
1. Biaya rapat bisa dihemat Rp290 miliar
Lebih rinci, Menkeu menjelaskan, berhasil menghemat anggaran Rp290 miliar untuk keperluan berbagai rapat sampai pertemuan, sehingga biaya konsumsi menjadi turun.
Penurunan ini didukung oleh adanya collaborative tools, yang merupakan aplikasi software secara terpusat.
"Kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan, menggunakan AC dan ada konsumsi, sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien namun tetap partisipasinya tinggi," jelasnya.
2. Belanja birokrasi bisa dihemat Rp501,52 triliun
Editor’s picks
Bendahara Negara itu menjelaskan, bahwa belanja birokrasi bisa dihemat Rp501,52 triliun, konsolidasi pengadaan laptop dan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga bisa dihemat Rp140,83 miliar.
Kemudian digitalisasi proses bisnis bisa dihemat Rp90,50 miliar, dan berbagai pembentukan tim bisa dihemat Rp13,69 miliar
Kemudian pembayaran belanja pegawai, termasuk gaji yang sekarang diadministrasikan secara terpusat bisa dihemat Rp4,81 miliar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah pegawai Kemenkeu yang terus mengalami penurunan dari 82.468 pegawai pada 2019 menjadi 80.286 pegawai di 2022.
"Kita melakukan negative growth karena kita mengantisipasi dan merespons penggunaan teknologi digital yang makin banyak, sehingga tidak terjadi orang-orang yang misallocated atau menjadi menganggur tapi tetap bekerja, ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik," ucap Sri Mulyani.
3. Anggaran penanganan pandemik COVID-19 di Kemenkeu hemat Rp95,30 miliar
Sejalan dengan terkendalinya kasus COVID-19, anggaran terkait penanganan pandemik di Kemenkeu juga bisa dihemat Rp95,30 miliar.
Terakhir dengan adanya kebijakan negative growth dari pegawai Kemenkeu, berhasil mendorong penghematan hingga Rp429,45 miliar.
"Belanja pegawai dengan negative growth dan dengan digitalisasi, kami mampu melakukan pengelolaan SDM dengan biaya yang relatif sangat efisien atau makin efisien, namun tidak menurunkan kepuasan dari pegawai. Jadi suasana pegawai justru semakin positif karena mereka mendapatkan reward, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Ini dilakukan dalam situasi jumlah pegawai yang terus kita turunkan sesuai kebutuhan kita," imbuh Sri Mulyani.
Sebagai informasi, realisasi belanja Kemenkeu pada 2022 mencapai Rp75,90 triliun atau 97,81 persen dari pagu.
Rinciannya, belanja pegawai mencapai Rp21,96 triliun atau 99,12 persen, belanja barang Rp51,57 triliun atau 97,54 persen, dan belanja modal Rp2,37 triliun atau 92,08 persen.