APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Ini Rincian Aturannya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru mengenai penjaminan pemerintah untuk memperoleh pendanaan atas perubahan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No/89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Adapun beleid ini diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus 2023 dan mulai diundangkan pada 11 September 2023.
1. Penjaminan pemerintah untuk percepatan prasarana sarana KCJB
IDN Times/Arief RahmatPenjaminan pemerintah adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri keuangan baik secara langsung atau secara bersama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
"Penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung dalam Peraturan Menteri ini disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) sesuai dengan hasil keputusan komite," bunyi Pasal 2 yang dikutip IDN Times, Kamis (21/9/2023).
Baca Juga: APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat, Sri Mulyani Buka Suara
2. Permohonan penjaminan diajukan ke DJPPR
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Penjaminan pemerintah tersebut diberikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang meliputi, kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, serta pengelolaan risiko fiskal.
Editor’s picks
Selanjutnya dalam pasal 4 dijelaskan bahwa penjaminan pemerintah diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman. Kewajiban finansial sebagaimana dimaksud terdiri atas pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan atau biaya lain yang timbul sehubungan dengan perjanjian pinjaman.
Dengan begitu, PT KAI mengajukan penjaminan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Permohonan penjaminan ini diajukan setelah adanya keputusan komite.
"Pemohon Jaminan mengajukan permohonan Penjaminan Pemerintah kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko," bunyi Pasal 5 ayat (1).
3. Syarat untuk dapat penjaminan
Ilustrasi dokumen. (IDN Times/Arief Rahmat)Setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT KAI untuk mendapatkan fasilitas penjaminan setelah adanya keputusan Komite.
Syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- Keputusan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
- Alasannya diperlukannya penjaminan pemerintah.
- Nilai pinjaman yang akan dijamin oleh pemerintah.
- Calon kreditur.
- Pernyataan mengenai kebenaran atas segala informasi, keterangan, dan/atau pernyataan yang termuat dalam dokumen permohonan Penjaminan Pemerintah.
Selain itu, permohonan Penjaminan Pemerintah juga wajib melampirkan surat keputusan Komite mengenai pemberian dukungan, berupa Penjaminan Pemerintah kepada PT KAI untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Tak hanya itu, permohonan penjaminan juga mesti memuat surat pernyataan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara yang memuat persetujuan penerimaan pinjaman dengan Penjaminan Pemerintah dan pernyataan mengenai kemampuan keuangan dan kemampuan bayar PT KAI atas kewajiban finansial yang timbul dari proyek kereta cepat antara Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Uji Coba Kereta Cepat sampai 30 September, Menhub: Masyarakat Antusias
