Anies Ungkap Alasan Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon Presiden, Anies Baswedan, mengungkapkan dua alasan yang mendorongnya ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara.
"Kami melihat fokus harus dibuat karena dua hal. Pertama, badan pengelolaan kelembagaan keuangan untuk menghadapi potensi krisis punya kapasitas resiliensi,” kata Anies dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, Rabu (8/11/2023).
Kedua, kata dia, untuk mendukung perekonomian dan sektor swasta atau private sektor agar dapat bertumbuh dan berkembang.
"Kami melihat perlu ada realisasi Badan Penerimaan Negara menjadi satu sendiri. nantinya melakukan integrasi koordinasi dalam semua terkait revenue negara," katanya.
Baca Juga: Kemenkeu: KPBU Jadi Solusi Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Bangsa
1. Rencana pemisahan DJP dan DJBC butuh waktu
Website Industry.co.idMenurutnya, saat ini penerimaan negara dipegang oleh dua institusi, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Oleh karena itu, ia ingin melakukan efisiensi dengan membentuk BPN yang terpisah dari Kementerian Keuangan. Namun rencana ini pun diakuinya akan membutuhkan waktu.
"Tapi saya ingatkan, pembuatan new institution tidak bisa seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, nanti kacau balau. Jadi harus ada transisi yang smooth," tutur dia.
Baca Juga: Hari Pajak Nasional, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pajak dan Manfaatnya!
2. Cara AMIN dorong penerimaan pajak
Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (Amin) jalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto pada Sabtu (21/10/2023). (IDN Times/Triyan)Dalam misi pasangan Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN), keduanya berkomitmen untuk mendorong penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4 persen pada tahun 2022 menjadi 13 persen hingga 16 persen pada tahun 2029.
Selanjutnya, ingin memastikan seluruh insentif pajak, termasuk tax holiday dan tax allowence dilaksanakan secara terencana serta terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal.
3. Realisasi penerimaan pajak dan bea cukai September
IDN Times/Arief RahmatSementara itu, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga September 2023 sebesar Rp1.387,78 triliun. Capaian ini tumbuh 5,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau sebesar Rp1.310,4 triliun.
Adapun penerimaan bea dan cukai sampai dengan September 2023 turut berkontribusi Rp195,6 triliun atau 64,5 persen dari target APBN.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Baca Juga: Anies Baswedan Mau Ubah Perspektif Bansos di Masyarakat
