Penyelidikan Demurrage Diminta Dipercepat Agar Tak Ganggu Harga Beras
Ilustrasi beras Bulog. (dok. Humas Perum BULOG tahun 2023)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Akademisi bidang Hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Agus Prihartono mengimbau aparat penegak hukum segera mempercepat proses penyelidikan terkait temuan demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.
Menurut Agus, percepatan penyelidikan kasus demurrage yang melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog itu sangat penting untuk menunjukkan keadilan yang nyata bagi masyarakat.
“Dengan menindaklanjuti temuan (demurrage impor beras) ekonomi di bidang pangan itu (harga beras) bisa menjadi stabil lagi dan pastinya itu akan menjadi bukti nyata keadilan dan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (1/8/2024).
1. Aparat dinilai tak hanya berfungsi sebagai pencari fakta hukum
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK pada Rabu (3/7/2024). (IDN Times/Aryodamar)Agus menekankan peran aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada pencarian fakta hukum. Menurutnya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan politik dan ekonomi dalam negeri.
"Jadi aparat penegak hukum bukan hanya berfungsi untuk mencari fakta hukum saja tetapi juga untuk mencari keseimbangan politik dan ekonomi dalam arti sekarang (dampak dari demurrage) harga beras naik bagaimana menindaklanjutinya," ujarnya.
Oleh karena itu, Agus kembali mengingatkan pentingnya percepatan penyelidikan terkait temuan demurrage senilai Rp294,5 miliar. Dia menegaskan penegak hukum harus bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti-bukti lengkap yang menunjukkan adanya tindakan yang merugikan negara.
"Penegak hukum harus cepat bergerak dengan menindaklanjuti dalam rangka mencari bukti-bukti yang lengkap," tambahnya.
2. KPK komitmen mendorong reformasi tata kelola pelabuhan
Editor’s picks
Impor beras yang dilaksanakan oleh Perum Bulog. (dok. Bulog)Di sisi lain, impor beras yang bertujuan untuk mencukupi pasokan di dalam negeri menghadapi masalah, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap turut tangan mendalami kasus biaya demurrage (denda) akibat tertahannya beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Hal itu disampaikan Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat merespons informasi terkait kasus biaya demurrage akibat tertahannya ratusan ribu beras impor di dua pelabuhan tersebut.
“Menanggapi informasi terkait adanya biaya demurrage (denda) akibat tertahannya beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kami sampaikan bahwa KPK bersama empat kementerian/lembaga lainnya (Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Menpan RB) yang tergabung dalam Stranas PK, terus mendorong reformasi tata kelola pelabuhan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).
3. Bos Bulog klaim transparansi proses lelang impor beras
Stok beras di Bulog Klungkung. (Dok. IDN Times/istimewa)Sebelumnya, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan transparansi merupakan kunci utama untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat, sesuai visi transformasi Bulog.
Dia siap menunjukkan proses lelang terbuka pengadaan beras impor, guna membuktikan tidak ada penggelembungan harga seperti yang dituduhkan.
Bayu menjelaskan mekanisme lelang terbuka dimulai dengan pengumuman Bulog akan membeli sejumlah beras. Setelah itu, ada pendaftaran bagi peminat lelang yang biasanya diikuti oleh 80 hingga 100 perusahaan eksportir.
Pada tahap berikutnya, diadakan sesi penjelasan yang merinci syarat dan ketentuan lelang terbuka, termasuk persyaratan bahwa eksportir harus memiliki pengalaman ekspor, bersedia diinspeksi, serta menyediakan uang jaminan tender dan uang jaminan kinerja di bank terkemuka Indonesia, selain persyaratan administrasi lainnya.
“Beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut, sehingga yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan,” kata dia dalam acara Editors’ Gathering, Senin (15/7/2024).
Baca Juga: Diminta Serap 600 Ribu Ton Gabah, Bulog Kerja Sama dengan Pengusaha
