Pembatasan BBM Subsidi Direncanakan Berlaku Awal Oktober
Ilustrasi Pertalite. (dok. Pertamina)
Intinya Sih...
- Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru terkait subsidi BBM mulai 1 Oktober untuk mengubah mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran.
- Sosialisasi kebijakan subsidi BBM tepat sasaran akan dilakukan terlebih dahulu sebelum diterapkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.
- Perubahan pola subsidi BBM diharapkan dapat menghasilkan penghematan anggaran negara yang nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan atau kebijakan pemerintah yang lebih mendesak.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah berencana menerapkan kebijakan baru terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober.
Kebijakan pembatasan BBM tersebut akan mengubah mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran, dengan tujuan mengurangi kuota subsidi dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.
"Ya, memang ada rencana begitu," kata Bahlil kepada jurnalis di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
1. Pemerintah akan sosialisasikan terlebih dahulu
QR code Pertalite. (Dok/Pertamina)Bahlil menyatakan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah. Dia menjelaskan kemungkinan besar sosialisasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
"Karena begitu aturannya keluar, permennya (peraturan menteri) keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," tuturnya.
2. Pemerintah ingin lakukan penghematan anggaran
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Pemerintah sedang merencanakan perubahan pola subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Dia menjelaskan dengan pola subsidi yang lebih terfokus itu, kuota subsidi BBM diharapkan akan menurun, yang pada akhirnya dapat menghasilkan penghematan anggaran negara.
Penghematan tersebut, dijelaskan Bahlil, nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan atau kebijakan pemerintah yang lebih mendesak.
"Dengan pola subsidi tepat sasaran itu kita harapkan kuotanya menurun, supaya akan terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," paparnya.
Baca Juga: Jokowi Masih Andalkan Bansos dan Subsidi untuk Jaga Daya Beli di 2025
3. Pemerintah tak mau subsidi dinikmati yang mampu
Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga Pertamax dan masih paling kompetitif untuk BBM RON 92 di Indonesia. Harga baru ini resmi berlaku di SPBU Pertamina pada Sabtu 10 Agustus 2024, pukul 00.00 waktu setempat. (Dok. Pertamina)Bahlil menyatakan kriteria kendaraan yang berhak menerima subsidi BBM masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah. Dia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal tersebut.
Namun, Bahlil menekankan kendaraan mewah tidak akan diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi, karena subsidi tersebut ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kayak kita masih menerima BBM bersubsidi apa kata dunia?" tambahnya.
Baca Juga: Luhut Janji BBM Subsidi untuk Pengguna Motor Tak Dibatasi
