Muhammadiyah Siap Terima Izin Kelola Tambang dari Pemerintah

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, menyampaikan keputusan terkait izin tambang dari pemerintah akan disampaikan setelah melalui pembicaraan internal.

Azrul menegaskan secara prinsip Muhammadiyah siap menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) tersebut, namun akan tetap melakukan komunikasi lebih lanjut sebelum mengajukannya kepada pemerintah.

"Tentu kami akan berkomunikasi lagi. Prinsip, kami akan terima. Tapi, nanti kami akan berkomunikasi lagi,” kata Azrul kepada IDN Times, Kamis (25/7/2024).

Azrul menyatakan Muhammadiyah selama ini belum memutuskan secara langsung untuk menerima atau menolak izin tambang dari pemerintah karena terdapat banyak pertimbangan.

Menurutnya, Muhammadiyah telah melakukan kajian-kajian mendalam berulang kali, tidak hanya secara internal, tapi juga dengan melibatkan pakar hukum, tambang, dan lingkungan hidup dari berbagai kampus, serta praktisi lainnya.

Dari hasil kajian tersebut, Muhammadiyah memberikan sinyal positif atau "lampu hijau" untuk menerima izin tambang. Catatanya, lahan yang akan diberikan izin masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

"Nah dari kajian-kajian tersebut, ya dari berbagai aspek mudarat dan manfaat. Nah, Muhammadiyah memberikan lampu hijau, kira-kira begitu, untuk menerima," ujar Azrul.

Azrul menekankan Muhammadiyah akan terus mengkaji aspek-aspek mudarat dan manfaat dari lahan yang diberikan untuk memastikan keputusan yang diambil memberikan manfaat lebih besar daripada mudarat.

Baca Juga: Muhammadiyah Undang Pimpinan Wilayah ke Jogja, Bahas Izin Tambang