Andil Industri di Polusi Udara Jakarta, Luhut pun Turun Tangan

2. DPR minta industri di Jabodetabek diperiksa

ilustrasi polusi udara (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menduga asap dari pabrik industri juga jadi polusi yang berdampak terhadap buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Atas dasar itu, dia mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi berkala terhadap pabrik agar tetap mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang dimiliki.

"Industri sekitar Jabodetabek harus diperiksa benar, masalah Amdal dan penanganan polusinya agar sesuai aturan yang ada. Jika terbukti melanggar, Pemda harus berani ambil tindakan mencabut izin usahanya," kata Daniel dalam keterangan pada Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan pengawasan terhadap pabrik-pabrik yang menggunakan bahan bakar batu bara dalam menjalankan operasionalnya.

“DPR mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan sosialisasi ke pabrik-pabrik agar tidak menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Untuk pabrik-pabrik yang masih menggunakan bahan bakar dari batu bara harus diganti dengan gas," paparnya.

Dia juga meminta masyarakat proaktif melaporkan apabila mengetahui ada pabrik yang mencemarkan udara. Selain itu, KLHK juga harus responsif dengan kondisi tersebut.

"Masyarakat berperan serta dalam mengawasi dampak lingkungan. Pengawasan dari masyarakat juga memudahkan pihak berwenang mengetahui mana pabrik yang masih menyumbang banyak polusi,” tambah Daniel.

3. Pengamat sarankan PLTU milik industri dimatikan

Infografis industri menyebabkan polusi. (IDN Times/Mardya Shakti)

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyarankan PLTU batu bara milik industri dimatikan apabila tidak menerapkan teknologi yang mampu menekan tingkat polusi.

Menurutnya, pelaku industri pengguna PLTU batu bara harus menggunakan teknologi yang mampu meminimalisir pencemaran udara, seperti yang diterapkan pada PLTU milik PLN.

"Kalau mereka menggunakan PLTU sendiri, harus menggunakan teknologi seperti yang dilakukan oleh PLN," kata Fahmy kepada IDN Times.

Sejalan dengan itu, pemerintah harus tegas dalam melaksanakan aturan, serta menindak tegas perusahaan yang tidak mengolah limbah dan masih menghasilkan asap penyebab polusi udara. Tanpa kebijakan ekstrem, menurutnya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek sulit terjadi.

Memang, tak dipungkiri bahwa teknologi untuk menekan polusi PLTU batu bara menjadi beban biaya buat pelaku industri. Oleh karenanya, jika mereka tidak mampu seharusnya beralih ke listrik PLN.

"Kalau misalnya tidak mampu ya dia dimatikan saja (PLTU-nya). Kemudian, listriknya dari PLN, itu bisa dilakukan," tambah Fahmy.

Baca Juga: Respons Heru Budi soal Semprot Air Tak Efektif Atasi Polusi Udara DKI

4. Menperin minta tarif listrik PLN terjangkau buat industri

Ilustrasi industri pabrik (IDN Times/Arief Rahmat)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta PT PLN (Persero) menyediakan pasokan listrik dengan harga yang kompetitif kepada industri.

Dengan tarif listrik yang terjangkau, industri diharapkan beralih menggunakan listrik PLN ketimbang menggunakan PLTU yang dimiliki industri. Dengan begitu polusi udara bisa berkurang.

"PLN-nya juga harus siap dengan memberikan harga yang kompetitif. Jadi, itu juga sudah kita bahas kemarin, sudah kita sampaikan," kata Agus ditemui di JIEXPO, Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Pelaku industri pada intinya ingin biaya produksi seefisien mungkin. Hal itulah yang mendasari mereka membangun PLTU sendiri dengan hitung-hitungan bisa lebih murah dibandingkan listrik PLN.

"Jadi, kalau nanti kita memberikan satu policy (kebijakan) bahwa industri harus beli listrik dari PLN, tentu kita akan dorong itu dengan catatan harga PLN harus kompetitif juga," sebutnya.

Menperin tak mau ketika industri menggunakan listrik dari PLN justru menurunkan daya saing mereka lantaran biaya energi yang dikeluarkan bertambah besar.

Oleh karenanya, sebisa mungkin tarif listrik yang dipatok oleh PLN tidak lebih mahal dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh industri untuk menghasilkan listrik dari PLTU pribadi.

5. Pemerintah sudah pantau 351 industri di Jabodetabek

ilustrasi pabrik (unsplash.com/Tianxiang Ji)

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap sekitar 351 industri, termasuk PLTU dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Dari situ, pihaknya berhasil mengidentifikasi 161 sumber pencemaran yang akan diperiksa di enam stasiun pemantauan kualitas udara.

Dia menyebut, di Sumur Batu dan Bantar Gebang ada 120 unit usaha penyebab polusi, Lubang Buaya ada 10, Tangerang ada 7, Tangerang Selatan ada 15 entitas, dan Bogor ada 10.

"Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif, yaitu 11 entitas. Kami akan melanjutkan langkah-langkah ini untuk kira-kira empat sampai lima minggu lagi deh ke depan untuk sebanyak yang tadi saya laporkan,” ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/08/2023).

Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran serta uji emisi kendaraan, pemerintah juga melakukan teknik modifikasi cuaca (TMC). Ini membutuhkan awan dan syarat klimatologi tertentu.

Selain itu, pemerintah juga melakukan uji coba TMC mikro menggunakan mist generator di Gedung Pertamina, Jalan Merdeka Timur dan secara mobile di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) – Gerbang Pemuda – Asia Afrika – Sudirman Thamrin, Jakarta.

“Ada lagi yang namanya tirai air. Tirai air itu sirkulasi air, tetapi perlu dipasang di teras-teras gedung-gedung besar yang menghadap ke ruang publik. Jadi kalau sirkulasi airnya terus kayak air mancur, tapi terus-terusan begitu ya, namanya pakai tirai begitu, itu juga akan memberikan uap air sebetulnya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi,” tambah Siti.