Ketum PBNU Temui Jokowi, Bahas Tambang dan Minat Investasi di IKN
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf. (IDN Times/Trio Hamdani)
Intinya Sih...
- Gus Yahya bertemu Jokowi untuk membahas konsesi tambang dan rencana investasi di IKN.
- PBNU ingin membahas konsesi tambang yang akan diberikan kepada ormas keagamaan serta rencana investasi di IKN.
- Menteri ESDM menyatakan proses penerbitan izin usaha pertambangan untuk PBNU sudah memasuki tahap akhir.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meyambangi Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (22/8/2024).
Kedatangan Yahya membahas konsesi tambang dan rencana investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kita mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di IKN," kata Gus Yahya kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).
1. PBNU berencana bangun fasilitas pendidikan dan keagamaan di IKN
Suasana kawasan IKN jelang perayaan HUT ke-79 RI pada Sabtu (17/8/2024). (IDN Times/Ilman Nafi'an)Gus Yahya menjelaskan, pertemuan kali ini merupakan inisiatif PBNU. Mereka sebelumnya mengajukan permohonan bertemu Presiden Jokowi.
Dalam pertemuan, Gus Yahya mengatakan PBNU ingin membahas mengenai konsesi tambang yang rencananya diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan tersebut.
Pihaknya juga ingin menyampaikan rencana investasi di ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim), meski investasi yang direncanakan tergolong kecil.
"Rencana kami untuk berinvestasi walaupun kecil di IKN karena kami juga perlu membangun kantor di sana, fasilitas pendidikan dan keagamaan di sana," tambahnya.
Editor’s picks
Baca Juga: Ketua PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Massa Tolak Revisi UU Pilkada
2. Pemerintah tunggu PBNU serahkan Kompensasi Data Informasi
Ilustrasi tambang (Pinterest)Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan proses penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan PBNU sudah memasuki tahap akhir.
Bahlil yang baru-baru ini dilantik sebagai Menteri ESDM mengatakan PBNU masih harus menyerahkan Kompensasi Data Informasi (KDI) wilayah IUP sebelum mengantongi IUP dari pemerintah.
“Tinggal mereka menyetor ke negara. Kan harus ada KDI-nya yang menyetor ke negara. Kalau sudah selesai, selesai,” kata Bahlil usai serah terima jabatan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (19/8/2024).
Baca Juga: Soal RUU Pilkada, Ketua PBNU: Mungkin Bagian dari Check and Balances
3. Penerbitan IUP buat ormas tak lagi di tangan Bahlil
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM pada Senin (19/8/2024). (IDN Times/Vadhia Lidyana)Bahlil yang kini mengemban jabatan baru sebagai Menteri ESDM tak lagi mengurusi IUP tambang. Bahlil kini bertugas menentukan lokasi tambang yang bisa dikelola ormas.
“PP enggak bisa diubah dong. Tapi titik koordinatnya tetap di ESDM. Jadi ini kan ESDM sama Kementerian Investasi itu kan ada punya sinkronisasi. Hulunya tetap di ESDM, hilirnya itu ada di Kementerian Investasi,” tambah Bahlil.
