Kapan Rekrutmen PPPK untuk Honorer Dibuka? Ini Bocorannya
ilustrasi CAT (instagram.com/bkngoidofficial)
Intinya Sih...
- Kementerian PANRB mengungkapkan proses pengadaan PPPK 2024 mencapai tahap penyusunan kebijakan
- 100% kuota PPPK diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, namun masih terdapat kesesuaian kualifikasi pendidikan dan posisi terbatas
- Kendala lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk insentif pegawai dan penataan tenaga non-ASN yang belum optimal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan, proses pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk 2024 telah mencapai tahap penyusunan kebijakan.
Kebijakan tersebut nantinya akan menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan seleksi PPPK. Pengadaan PPPK bertujuan untuk memberikan status kepegawaian yang lebih jelas bagi tenaga non-ASN.
“Untuk pengadaaan PPPK, 100 persen kuota diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, sementara pelamar umum diakomodasi lewat seleksi CPNS,” kata Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (7/9/2024).
Baca Juga: Info Seleksi PPPK 2024: Pendaftaran dan Tes, Cek di Sini!
1. Usulan formasi dan persyaratan jadi kendala pengadaan PPPK
ilustrasi pegawai PPPK (Freepik.com/garakta_studio)Dia menjelaskan, belum terpenuhinya kesesuaian antara kualifikasi pendidikan tenaga non-ASN dengan jabatan aparatur sipil negara (ASN), serta terbatasnya posisi yang dapat diisi oleh PPPK, turut menjadi hambatan dalam proses penataan tenaga non-ASN melalui pengadaan PPPK.
"Adanya persyaratan wajib berpengalaman minimal dua tahun yang belum bisa dipenuhi oleh peserta formasi khusus non-ASN," paparnya.
Subagja menambahkan, salah satu kendala utama dalam menyelesaikan masalah tenaga non-ASN melalui pengadaan PPPK adalah belum optimalnya usulan formasi dari pemerintah daerah yang sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
2. Anggaran terbatas, sementara jumlah non-ASN bertambah
Editor’s picks
Guru honorer Lotim menggelar aksi unjuk rasa agar diangkat jadi PPPK (IDN Times/Ruhaili)Dia menjelaskan, kendala lain dalam proses penataan tenaga non-ASN adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk insentif pegawai (IP).
Selain itu, jumlah tenaga non-ASN yang terdata maupun yang masih bekerja tetapi belum masuk ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga semakin meningkat karena ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan.
"Bertambahnya data tenaga non-ASN baik yang terdata maupun yang masih bekerja namun belum terdata dalam database BKN karena tidak sesuai kriteria," sebutnya.
3. Pemerintah komitmen lakukan penataan tenaga non-ASN
aksi di depan kantor Polda Sumut yang dibuat para guru honorer Langkat, 13/03/2024 (IDN Times/Eko Agus Herianto)Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan isu strategis terkait penataan tenaga non-ASN 2024 kepada Komisi II DPR RI. Dia menekankan pentingnya dukungan DPR dalam menyelesaikan masalah tenaga non-ASN melalui koordinasi yang terus dilakukan.
Pemerintah dan DPR pun sepakat tenaga non-ASN yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan mengikuti seleksi dengan hasil terbaik, akan diangkat menjadi PPPK.
Namun, bagi pelamar yang tidak memperoleh peringkat terbaik atau belum sesuai dengan kriteria formasi yang dibutuhkan, dapat diusulkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.
"Pemerintah bersama dengan DPR RI selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan terkait tenaga non-ASN melalui diskusi yang dilakukan dalam berbagai rapat koordinasi," tambah Anas.
