Jokowi Rapat Sekali Lagi Sebelum Putuskan Batasi BBM Subsidi
PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. (Dok. Pertamina)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan harapannya agar kebijakan pengendalian BBM subsidi dapat mulai diterapkan pada Oktober 2024.
Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan baru untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, dalam hal ini Pertalite bagi pengguna kendaraan dari kalangan mampu.
"Kita berharap ya itu (targetnya Oktober)," kata dia kepada jurnalis usai menghadiri International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Kamis (5/9/2024).
1. Orang yang tidak berhak dipastikan tak bisa beli BBM subsidi
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). (IDN Times/pertamina).Dia menekankan rencana pemerintah terkait subsidi BBM bukanlah bentuk pengetatan. Dia menjelaskan kebijakan itu hanya bertujuan agar subsidi BBM tidak lagi diterima oleh pihak-pihak yang tak berhak.
Pada intinya, pemerintah ingin agar distribusi BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran sehingga akan mengurangi beban anggaran negara yang cukup besar.
"Bukan pengetatan, orang yang gak berhak itu jadi nggak dapat (BBM subsidi), itu saja," jelas Luhut.
Baca Juga: Jokowi Tagih Investasi Negara Maju Atasi Perubahan Iklim
2. Jokowi akan pimpin rapat sekali lagi sebelum ambil keputusan
Editor’s picks
Presiden Joko “Jokowi” Widodo membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK), di Hotel St. Regis, Jakarta, Selasa (20/2/2024). (dok. YouTube OJK)Mantan Menkopolhukam itu menerangkan, sosialisasi terkait kebijakan pembatasan BBM subsidi sudah dimulai.
Sejalan dengan itu, akan ada satu kali lagi rapat bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membahas kebijakan tersebut sebelum akhirnya keputusan final diambil.
"Nanti kami mau rapat sekali lagi dengan Presiden. Baru nanti kami putuskan oleh Presiden," ujarnya.
3. Sudah ditetapkan kriteria kendaraan dilarang pakai BBM subsidi
Ilustrasi SPBU. (Dok. Istimewa)Luhut menyatakan kriteria jenis kendaraan yang akan dilarang menggunakan BBM subsidi telah ditetapkan.
Namun, dia belum menyebutkan secara spesifik. Kata Luhut, hal itu sudah diurus Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin.
"Ada, sudah ada (kriteria kendaraan yang dilarang pakai BBM subsidi). Pak Rachmat ya, sudah ada," tambahnya.
Baca Juga: Tarif KRL Jabodetabek dari Subsidi Berbasis NIK Bakal Diterapkan 2025?
