Heboh 6 Juta NPWP Bocor, Jokowi Minta Mitigasi Secepatnya
Ilustrasi KTP dan NPWP (IDN Times/Paulus Risang)
Intinya Sih...
- Presiden Jokowi memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk segera mengatasi kebocoran data NPWP yang melibatkan 6 juta data.
- Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara lain.
- Kebocoran data dapat disebabkan oleh keteledoran dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data di berbagai tempat yang membuka peluang bagi peretas.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo buka suara atas isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melibatkan sekitar 6 juta data yang baru-baru ini mencuat di media sosial (medsos).
Dia memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), segera memitigasi kebocoran data yang terjadi.
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Baca Juga: Data Pribadi Menkominfo Dibocorkan: Ada NIK hingga Foto di Israel
1. Insiden kebocoran data tak hanya terjadi di Indonesia
Ilustrasi hacker (freepik.com)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan insiden kebocoran data tidak hanya dialami Indonesia. Hal serupa juga dialami negara-negara lain.
"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain," ujar Jokowi.
Baca Juga: 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor dan Diperjualbelikan di Media Sosial
Editor’s picks
2. Kebocoran data bisa disebabkan oleh sejumlah faktor
ilustrasi peretasan oleh hacker (pexels.com/Sora Shimazaki)Menurut Jokowi, kebocoran data bisa saja disebabkan oleh keteledoran dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data di berbagai tempat berbeda, sehingga membuka peluang bagi peretas untuk meretas data tersebut.
"Mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," tambahnya.
3. Data 6 juta NPWP diduga telah diperjualbelikan
Media sosial baru-baru ini dihebohkan informasi mengenai 6 juta data NPWP yang diduga telah diperjualbelikan di internet dengan harga sekitar Rp150 juta.
Data yang bocor meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya.
Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @secgron, kebocoran juga mencakup data milik Jokowi, putra-putranya Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, serta Menteri Keuangan dan Menkominfo.
