Gandeng Kejagung, Mendag Minta Anak Buah Tak Ragu Ambil Keputusan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan di Kejaksaan Agung. (IDN Times/Trio Hamdani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, untuk menandatangani Nota Kesepakatan (memorandum of understanding/MoU), untuk mempercepat langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam memutuskan kebijakan.
Lelaki yang karib disapa Zulhas itu menuturkan, jajarannya di Kemendag tak berani mengambil keputusan terkait kebijakan, usai institusi yang mengurusi perdagangan itu tersandung kasus hukum ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).
"Karena kita tahu di Kementerian Perdagangan memang ada masalah. Tentu itu saya berharap tidak menjadi (masalah). Teman-teman di Kementerian Perdagangan kemudian tidak berani mengambil keputusan penting," kata Zulhas seusai menemui Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (16/9/2022).
1. Kemendag harus cepat dalam mengambil keputusan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. (IDN Times/Trio Hamdani)Kemendag, kata Zulhas, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo, ditugaskan untuk menjaga dan memastikan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau.
"Dan memang Kementerian Perdagangan menjadi pintu untuk mendukung sektor-sektor yang lain. Kalau kita terlambat bisa industri stuck, gak bergerak, melambat. Saya ambil contoh industri, bautnya kurang satu saja, gak jalan, harus cepat. Nah, kalau teman-teman Kementerian Perdagangan ini selalu ragu-ragu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi, dampaknya luas," ujarnya.
Baca Juga: Kemendag Bongkar Alasan Belum Cabut DMO Sawit, Ada Kepentingan Lain?
2. MoU dengan Kejagung diharapkan mempercepat langkah Kemendag
Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan alias Zulhas yang berkunjung ke Lampung menemukan bahwa pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS) masih membeli TBS kelapa sawit di petani di bawah Rp1.600/kg. (dok. Kemendag)Editor’s picks
Dengan adanya MoU, artinya Kemendag sudah diterima oleh Kejagung. Dengan begitu, jajaran di Kemendag dapat bekerja cepat dan tetap sesuai koridor hukum.
"Nah, sekarang dengan MoU ini kami bisa kontak, bisa datang, bisa minta pendampingan dari Kejaksaan. Jadi gak sungkan lagi, karena sudah diizinkan oleh Pak Jaksa Agung untuk komunikasi," ujar Zulhas.
Apalagi di Kemendag terdapat banyak aturan. Agar dapat mengambil keputusan tanpa melangkahi aturan, Kemendag bisa berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara disingkat (Jamdatun) misalnya, untuk meminta pendapat hukum.
"Dengan MoU ini saya berharap nanti kinerja Kementerian Perdagangan akan semakin baik, semakin cepat, karena sudah ada pendampingan dari Kejaksaan, tapi tidak salah gitu, benar kalau sudah ada pendampingan-pendampingan," tuturnya.
3. Kemendag dapat pendamping Kejagung dalam menindak pelanggaran hukum
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Kantor IDN Media HQ pada Kamis (4/8/2022). (IDN Times/Herka Yanis)Dalam upaya melakukan langkah-langkah penindakan, dia menilai Kemendag tidak mungkin sendirian. Walaupun sudah ada penyidik dari lingkup instansi Kemendag, tapi pihaknya tetap perlu bantuan Kejagung.
"Dengan begini mudah-mudahan komunikasi jadi lancar, jadi cepat dan dengan ini artinya saya diizinkan oleh Jaksa Agung untuk kami dari Kemendag untuk berkoordinasi dengan Jampidsus, dengan Jamdatun dengan Jam-intel," ujarnya.
"Karena semua nanti akan terkait dengan apa yang kami lakukan di Kementerian Perdagangan, dan tentu tujuan semua ini agar kita bisa bekerja bagus untuk Indonesia dan tidak salah, karena tentu semua juga ingin kerja baik," tambah Zulhas.
Baca Juga: Zulhas: RI Belum Kalah dalam Sengketa Nikel di WTO
