Berapa Biaya Jadi Anggota Kadin? Ini Rinciannya
Logo Kadin Indonesia. (Dok/Istimewa).
Intinya Sih...
- Kadin Indonesia adalah organisasi pengusaha yang berperan penting dalam mengadvokasi kepentingan dunia usaha di Indonesia.
- Biaya untuk menjadi anggota Kadin terdiri dari uang pangkal, uang iuran, dan sumbangan jasa layanan keanggotaan yang nilainya berbeda berdasarkan skala perusahaan dan pengaruhnya dalam perekonomian.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi yang berperan penting dalam mengadvokasi kepentingan dunia usaha di Indonesia.
Sebagai satu-satunya induk organisasi pengusaha yang diakui berdasarkan Undang-Undang (UU), Kadin memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Organisasi tersebut menaungi berbagai sektor usaha dan memiliki jaringan yang luas, mencakup pengusaha dari beragam skala, mulai dari usaha mikro hingga besar.
Adapun fungsi Kadin Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, adalah sebagai wadah tunggal bagi dunia usaha di Indonesia, yang meliputi usaha negara, koperasi, dan swasta.
Kadin berperan dalam memberikan pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi bagi para pengusaha. Selain itu, Kadin juga membantu memperluas peluang bisnis para anggotanya, baik di dalam negeri maupun internasional, dan mendukung peningkatan keterampilan berwirausaha serta verifikasi badan usaha.
Kadin memiliki misi untuk menciptakan organisasi yang kuat di tingkat pusat dan daerah serta membangun kerjasama strategis dengan berbagai pihak, termasuk komunitas bisnis internasional, guna meningkatkan investasi asing langsung (FDI) dan transfer teknologi.
Lantas, berapa biaya untuk menjadi anggota Kadin? Simak penjelasan berikut yuk!
1. Ada uang pangkal
ilustrasi gaji (Unsplash.com/Mufid Majnun)Bagi yang ingin menjadi anggota Kadin akan dikenakan uang pangkal, uang iuran, dan sumbangan jasa layanan keanggotaan yang nilainya berbeda berdasarkan skala perusahaan dan pengaruhnya dalam perekonomian. Ini tertuang dalam Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Nomor: Skep/291/DP/IX/2023.
Uang Pangkal adalah uang yang wajib dibayarkan oleh Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa saat mendaftar menjadi anggota Kadin.
Sedangkan uang iuran adalah uang yang wajib dibayarkan oleh Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa saat melakukan pendaftaran menjadi anggota Kadin dan pendaftaran ulang untuk memperpanjang Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) dan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) dengan jangka waktu satu tahun.
Sementara sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan adalah uang sumbangan tahunan dari anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat
Uang Pangkal
Berdasarkan pasal 3, perusahaan yang baru mendaftar menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar uang pangkal.
Uang pangkal Anggota Biasa:
- Kriteria usaha kecil dengan modal usaha Rp1 miliar-Rp5 miliar dikenakan uang pangkal Rp25 ribu
- Kriteria usaha menengah dengan modal usaha Rp5 miliar-Rp10 miliar dikenakan uang pangkal Rp800 ribu
- Kriteria usaha besar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha Rp10 miliar dikenakan uang pangkal Rp1,2 juta
- Kriteria usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dikenakan uang pangkal Rp3,5 juta
Uang pangkal Anggota Luar Biasa
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat pusat (nasional) dikenakan uang pangkal Rp10 juta
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat provinsi dikenakan uang pangkal Rp3,5 juta
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat kabupaten/kota dikenakan uang pangkal Rp1 juta
Khusus Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala besar dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian
nasional/daerah, maka uang pangkal ditetapkan Rp10 juta.
Baca Juga: Apa itu Kadin Indonesia? Ini Pengertian, Tugas, dan Fungsinya
2. Uang iuran
ilustrasi uang rupiah (pixabay)Uang Iuran
Editor’s picks
Menurut Pasal 4, Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar uang iuran untuk setiap periode satu tahun berjalan dan khusus Anggota Biasa dapat dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu lima tahun.
Uang iuran Anggota Biasa:
- Kriteria usaha kecil dengan modal usaha Rp1 miliar-Rp5 miliar dikenakan uang iuran Rp420 ribu per tahun
- Kriteria usaha menengah dengan modal usaha Rp5 miliar-Rp10 miliar dikenakan uang iuranRp2 juta per tahun.
- Kriteria usaha besar PMDN dengan modal usaha di atas Rp10 miliar dikenakan uang iuran Rp3 juta per tahun.
- Kriteria usaha PMA dikenakan uang iuran Rp9 juta per tahun.
Uang Iuran Anggota Luar Biasa untuk tahun pertama ditetapkan sebagai berikut:
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat pusat (nasional) dikenakan uang iuran Rp10 juta
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat provinsi dikenakan uang iuran Rp1,5 juta
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat kabupaten/kota dikenakan uang iuran Rp600 ribu
Uang iuran Anggota Luar Biasa untuk tahun kedua dan seterusnya ditetapkan sebagai berikut:
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat pusat (nasional) dikenakan uang iuran Rp7,5 juta
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat provinsi dikenakan uang iuran Rp1,5 juta
- Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha tingkat kabupaten/kota dikenakan uang iuran Rp600 ribu
Khusus Anggota Luar Biasa yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala besar dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian
nasional/daerah, maka ketentuan uang iuran ditetapkan sebagai berikut:
- Uang iuran untuk tahun pertama ditetapkan Rp25 juta
- Uang iuran untuk tahun kedua dan seterusnya ditetapkan Rp10 juta
3. Sumbangan jasa layanan keanggotaan
ilustrasi uang (freepik.com/reezky11)Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan
Dalam Pasal 5 disebutkan, sumbangan jasa layanan keanggotaan merupakan uang sumbangan tahunan dani Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro dan Anggota Luar Biasa Tercatat.
Sumbangan Jasa Layanan Keanggotaan Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro ditetapkan sebagai berikut:
- Kriteria usaha mikro dengan modal usaha Rp50 juta-RpRp1 miliar dikenakan kewajiban membayar sumbangan jasa layanan keanggotaan minimal Rp120 ribu per tahun
- Kriteria usaha ultra mikro dengan modal usaha di bawah Rp50 juta dikenakan kewajiban membayar sumbangan jasa layanan keanggotaan minimal Rp10 ribu per tahun.
- Sumbangan jasa Layanan keanggotaan untuk kriteria usaha ultra mikro tersebut dapat dibebaskan berdasarkan usulan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi di mana domisili yang bersangkutan dan atas persetujuan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Sumbangan jasa layanan keanggotaan Anggota Luar Biasa Tercatat ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk tahun pertama, Anggota Luar Biasa Tercatat gabungan organisasi pengusaha membayar Rp5 juta
- Untuk tahun pertama, Anggota Luar Biasa Tercatat gabungan organisasi perusahaan membayar Rp15 juta
- Untuk tahun kedua dan seterusnya, Anggota Luar Biasa Tercatat membayar Rp5 juta.
Baca Juga: Drama Munaslub Kadin Indonesia, Arsjad dan Anindya Dibenturkan?
4. Berapa gaji ketua Kadin?
Logo Kadin Indonesia (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Berdasarkan informasi dari laman resmi Kadin Indonesia, gaji ketua umum (ketum) Kadin tidak secara spesifik dipublikasikan di situs mereka. Kemungkinan mereka mendapatkan kompensasi atau tunjangan terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Peran ketum Kadin lebih bersifat representatif dan berfokus pada pengembangan kebijakan dan advokasi bagi dunia usaha di Indonesia.
Para pemimpin Kadin, termasuk ketum, biasanya merupakan pengusaha sukses yang memiliki sumber penghasilan dari bisnis mereka sendiri. Posisi di Kadin lebih diisi oleh tokoh-tokoh yang ingin berkontribusi dalam pengembangan ekonomi nasional melalui organisasi tersebut.
Adapun saat ini, Kadin Indonesia sedang mengalami dualisme kepemimpinan setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru, menggantikan Arsjad Rasjid.
Namun, kubu Arsjad menganggap Munaslub tersebut tidak sah dan telah membawa isu ini ke ranah hukum. Situasi itu menimbulkan ketegangan di internal Kadin.
Anindya Bakrie terpilih melalui Munaslub yang digelar pada 14 September 2024. Anindya menggantikan Arsjad Rasjid yang semestinya menjabat sampai 2026.
Baca Juga: Kronologi Kisruh Kadin, Dualisme Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie
