Prabowo Diminta Tunda Kenaikan PPN 12 Persen, Ini Alasannya
ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)
Intinya Sih...
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal II-2024, hanya 5,05 persen secara tahunan dan 3,79 persen secara kuartalan.
- Konsumsi rumah tangga tumbuh tipis di kuartal II-2024, dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan konsumsi kelas menengah.
- Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah baru untuk menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen dan menurunkannya ke range 8-9 persen.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal II-2024, yakni hanya 5,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan 3,79 persen secara kuartalan (qtq). Hal itu tidak lepas dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh tipis pada periode tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, konsumsi rumah tangga cuma tumbuh 0,02 persen menjadi 4,93 persen yoy. Jika dibandingkan dengan konsumsi kuartal I-2024, capaian pada kuartal II-2024 cenderung lebih rendah.
Konsumsi pada tiga bulan pertama 2024 tumbuh lebih tinggi karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan juga realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Dari sisi konsumsi rumah tangga khususnya kelas menengah, ini banyak indikator yang menunjukkan adanya tekanan," kata Executive Director CELIOS, Bhima Yudhistira, kepada awak media, dikutip Minggu (11/8/2024).
Baca Juga: Prabowo Jadi Naikkan PPN 12 Persen buat Biayai Program Makan Gratis
1. Kenaikan tarif PPN 12 persen bisa hambat konsumsi domestik
Ilustrasi penerimaan pajak. IDN Times/Arief Rahmat (2019)Bhima kemudian menyoroti dampak tekanan konsumsi rumah tangga akan semakin terasa pada kuartal III dan IV nanti. Hal itu bisa semakin parah jika pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Prabowo-Gibran tetap menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
Oleh karena itu, Bhima menyarankan kepada pemerintah yang baru nanti untuk menunda kenaikan PPN dan justru menurunkan tarifnya dari 11 persen saat ini.
"Tunda dulu kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Kalau bisa turunkan tarif PPN di range 8 sampai 9 persen untuk menstimulus konsumsi domestik," kata Bhima.
Editor’s picks
2. Prabowo tetap naikkan tarif PPN jadi 12 persen
Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Di sisi lain, Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao meyakini Prabowo sebagai presiden terpilih akan tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen.
Prabowo dan Gibran telah berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat ini, termasuk kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.
Selain itu, keputusan tersebut juga sudah termaktub di dalam Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sehingga tidak mungkin diubah tanpa pengajuan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kami kira pemerintah baru akan tetap menaikkan PPN dari 11 menjadi 12 persen lantaran itu sudah dimandatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan," kata Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, dikutip Rabu (7/8/2024).
3. Untuk pembiayaan program makan gratis
Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat simulasi makan gratis di SDN Klampis Ngasem 3 Surabaya. IDN Times/Ardiansyah FajarRadhika menambahkan, kenaikan PPN bisa jadi senjata untuk menambah penerimaan negara dari perpajakan. Selain itu, PPN yang naik itu bisa membantu program-program Prabowo seperti makan gratis.
"Kenaikan PPN ini bisa membantu pemerintah Indonesia meningkatkan penerimaan negara yang dibutuhkan untuk semua program baru seperti makan gratis dan lainnya," kata Radhika.
