Kisruh di Rempang, Investor Bisa Berpikir Dua Kali Sebelum Investasi
Suasana di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kisruh di Pulau Rempang akibat rencana investasi Rempang Eco-City disebut bisa membuat investor berpikir dua kali sebelum berinvestasi.
Sebagaimana diketahui, investasi Rempang Eco-City memerlukan lahan cukup besar. Untuk itu, pemerintah berencana merelokasi warga Pulau Rempang dan memberikan mereka kompensasi atas penggunaan lahan serta rumah mereka.
Namun, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, pemerintah tidak menangani perihal kompensasi lahan warga sejak awal sehingga memicu konflik dan pertentangan.
"Ini kan calon investor dia melihat, mereka takutnya khawatir nih, jangan-jangan nanti saya buka pabrik di sini digangguin lagi. Kan ada oknum-oknum yang mengganggu, yang nggak terima. Inilah yang harusnya disiapkan pemerintah dari dulu," ucap Heri kepada IDN Times, Rabu (20/9/2023).
Baca Juga: Biar Investasi Mulus, Berapa Kompensasi buat Warga Rempang?
1. Pemerintah cuma fokus cari investor, melupakan masyarakat
Penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi dan Xinyi Group disaksikan Presiden Jokowi (dok. BKPM)Heri melihat pemerintah kurang siap dalam kasus tersebut. Pemerintah disebut lebih memerhatikan investor ketimbang masyarakat.
Sebagai informasi, pemerintah sudah menandatangani nota kesepahaman alias MoU dengan produsen kaca dan solar panel asal China, Xinyi Group untuk bisa berinvestasi di Rempang Eco-City.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan sebelum urusan dengan warga Pulau Rempang yang lahannya terdampak, belum rampung.
"Inilah yang saya lihat kurang untuk bagaimana sejak awalnya itu mempersiapkan. Jadi bukan cuma memperhatikan investor, nyari-nyari investor yang banyak supaya targetnya tercapai. Tapi bagaimana, ya itu masyarakat yang harus relokasi, yang harus pindah harusnya dibuatin dulu tempat yang baru sampai layak dan mereka legowo gitu," tutur Heri.
Baca Juga: Kompensasi Gak Cukup Meyakinkan, Warga Pulau Rempang Enggan Direlokasi
2. Urusan warga kelar, investor tersenyum lebar
Suasana di Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)Jika urusan kepada warga yang lahannya terdampak investasi Rempang rampung, maka investor pun bisa tersenyum lebar.
Mereka dipastikan bakal berinvestasi dengan tenang dan tidak merasakan gangguan dari warga sekitar. Jika itu terjadi maka investasi yang dibawa bakal menguntungkan semua pihak.
"Kalau begitu itu bisa berjalan smooth. Nah, dengan demikian kan investor jadi enak mau masuk. Kalau kejadiannya udah kayak gini khawatirnya mereka melihat dan berpikir bahwa hubungan internal kita belum beres nih dan mereka malah menunda realisasi investasi," kata Heri.
Baca Juga: KontraS Desak Kapolri Setop Penggunaan Gas Air Mata di Rempang
3. Investasi di Rempang harus tetap berjalan
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia saat mengunjungi Rempang Agustus lalu (dok. BKPM)Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, rencana investasi di Pulau Rempang Batam harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Bahlil karena investasi tersebut memiliki peran dalam menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Rempang dan sekitarnya.
"Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (18/9/2023).
Bahlil juga menyampaikan akan banyak kerugian yang dirasakan jika potensi investasi di Rempang tidak terealisasi. Kerugian tersebut dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil.
