IRESS Tolak Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET, Ini Alasannya
PLN mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu yang berlokasi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dengan kapasitas total 10 MW (4x2,5 MW) ini menjadi tulang punggung kebutuhan energi listrik pada sistem interkoneksi Manggarai yang terbentang dari Labuan Bajo, Ruteng, hingga ke Ulumbu. (Dok. PLN)
Intinya Sih...
- Skema power wheeling tidak relevan dengan RUU EBET menurut Direktur IRESS
- Penolakan skema power wheeling sebelumnya oleh MK diabaikan oleh pemerintah
- Pengendalian tarif listrik sulit akibat power wheeling, berisiko melanggar prinsip dasar penguasaan negara terhadap penyediaan listrik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, menilai tidak ada relevansi antara skema power wheeling dalam pembahasan Rancangan Undang Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).
“DPR dan pemerintah tidak perlu memasukkan klausul power wheeling dalam draf RUU EBET, karena pada dasarnya pengembangan energi baru terbarukan telah diatur dalam beberapa aturan dan sudah diimplementasikan. Adapun power wheeling juga sudah ditolak beberapa kali, bahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui beragam putusan,” kata Marwan kepada media, dikutip Minggu (11/8/2024).
Baca Juga: Pengamat Sebut Power Wheeling Gak Bisa Masuk RUU EBET, Kenapa?
1. Pemerintah abai terhadap putusan MK
Gedung Mahkamah Konstitusi (IDN Times/Rachma Syifa Faiza Rachel)Penolakan skema power wheeling tercatat saat MK membatalkan klausul power wheeling sebelumnya, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2002 dan UU Nomor 30 Tahun 2009.
“MK membatalkan dengan memori putusan MK Nomor 1/2003 dan Nomor 111/2015, namun tetap diabaikan oleh pemerintah,” kata Marwan.
Seharusnya, lanjut Marwan, pembahasan skema power wheeling dalam RUU tersebut tetap menjamin prinsip bernegara sesuai dengan UUD 1945 yang mengamanatkan, pemerintah menjamin kepentingan masyarakat dengan tetap menguasai setiap hajat hidup orang banyak.
“Bukan malah melanggar,” ujar dia.
2. Pasal power wheeling sempat dicoret dan muncul kembali
Editor’s picks
Pembangkit listrik EBT milik PLN Indonesia Power Dipastikan Andal saat Lebaran, (Dok/Humas PLN Indonesia Power).Seperti diketahui, pasal yang mengatur power wheeling sempat dicoret dalam draf RUU EBET beberapa bulan lalu karena dianggap merugikan negara.
Namun, pasal tersebut kembali muncul setelah berhasil menyusup dalam draf akhir RUU.
Marwan mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR masih ngotot memasukkan klausul power wheeling dalam RUU EBET.
“Pembahasan RUU EBET ini alot gara-gara pasal power wheeling yang berisiko mengerek tarif listrik itu karena pemerintah akan sulit mengaturnya," ujar dia.
3. Power wheeling berisiko merugikan negara
PT PLN (Persero) menjamin kelancaran pasokan listrik di Ibukota Negara (IKN) Nusantara, Jumat (2/8/2024). Foto PLNDengan sulitnya pengendalian tarif listrik akibat penerapan skema power wheeling, rencana undang-undang itu berisiko melanggar prinsip dasar penguasaan negara terhadap penyediaan listrik yang seharusnya dikuasai negara sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD 1945.
Maka dari itu, IRESS menyuarakan untuk menolak power wheeling karena berisiko merugikan negara dan masyarakat.
“RUU ini harus dikawal agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan yang baru," kata dia.
