Faisal Basri Ungkap Sri Mulyani Pernah Disentak Jokowi
Faisal Basri dalam Diskusi "RAPBN 2024/2025, Modal Pemerintahan Prabowo" by IDN Times di Gedung IDN HQ pada Jumat (16/8/2024). (IDN Times/Jihan A'liifah)
Intinya Sih...
- Faisal Basri mengkritik kepatuhan menteri terhadap Jokowi yang berdampak buruk pada eksekusi kebijakan pemerintah.
- Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dipicu oleh keinginan spontan Jokowi setelah diajak Presiden China, Xi Jinping melihat kereta cepat di Negeri Tirai Bambu.
- Faisal menyatakan bahwa Prabowo Subianto juga tidak akan jauh berbeda dari Jokowi dalam hal penentuan program atau kebijakan.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengungkapkan sisi lain pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo perihal penetapan sebuah kebijakan atau program. Menurut Faisal, banyak menteri yang cenderung manut saja dengan perintah Jokowi dan itu berdampak pada buruknya eksekusi kebijakan pemerintah.
"Sayangnya para menterinya (Jokowi) mengatakan iya, oh iya pak siap pak. Kalau gak mau disentak. Bu Sri Mulyani pernah disentak tuh," ujar Faisal dalam Program Ngobrol Seru IDN Times: RAPBN 2024/2025 Modal Pemerintahan Prabowo, dikutip Sabtu (17/8/2024).
Faisal mengatakan, Sri Mulyani disentak Jokowi lantaran tidak mengiyakan permintaan Jokowi soal tarif pajak 17 persen sama seperti yang ada di Singapura.
Baca Juga: Gaji PNS Dirancang Naik di APBN 2025, tapi Tunggu Diumumkan Prabowo
1. Banyak kebijakan dan program salah diagnosis
ilustrasi KCIC (Whoosh) (IDN Times/Amir Faisol)Buntut dari "kepatuhan" para menteri itu diungkapkan Faisal terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. Faisal menilai, kehadiran proyek tersebut di Indonesia tidak terlepas dari keinginan spontan Jokowi setelah diajak Presiden China, Xi Jinping melihat kereta cepat di Negeri Tirai Bambu.
"Kereta cepat gara-gara dia (Jokowi) diajak sama Xi Jinping ke kereta cepat. Wah saya juga harus punya, langsung laksanakan gitu. Siapa yang kontraktornya? Kontraktornya Adhi Karya awalnya. Adhi Karya bermasalah baru masalahnya dibebankan ke KAI. Setiap tahun KAI akan bleeding ini untuk membiaya kereta cepat," tutur Faisal.
2. Prabowo tidak akan jauh berbeda dari Jokowi
Prabowo dan Gibran terlihat saat Upacara perayaan HUT ke-79 RI di Istana Garuda dan Istana Merdeka pada Sabtu (17/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)Editor’s picks
Faisal kemudian mengungkapkan, nantinya presiden terpilih Prabowo Subianto juga tidak akan jauh berbeda dari Jokowi dalam hal penentuan program atau kebijakan. Hal itu terlihat dari program food estate dan makan bergizi yang memang jadi andalan Prabowo.
"Sekarang makanan bergizi sudah dilaksanakan sejak Januari. Kemenhan yang melaksanakan. Tidak ada ahli gizinya, kemudian yang utak atik 20 BUMN komisarisnya. Nah itu yang kita lihat. Jadi tidak ada sinyal good governance, komitmen memberantas korupsi gak ada itu saya lihat. Dua-duanya (Jokowi dan Prabowo) sama, tidak disiplinnya kan," papar Faisal.
Baca Juga: Subsidi-Kompensasi Energi Naik Jadi Rp394,3 T di Era Prabowo-Gibran
3. Pemerintah anggarkan Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis
Konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat (16/8/2024). (IDN Times/Vadhia Lidyana)Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mencanangkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada era Prabowo-Gibran tahun depan sebesar Rp71 triliun. Meski begitu, Sri Mulyani masih enggan menjelaskan lebih lanjut tentang rincian penggunaan anggaran untuk program MBG tersebut.
"Untuk program prioritas presiden terpilih, Makan Bergizi Gratis yang Rp71 triliun sudah ada di sini. Nanti akan dijelaskan oleh tim dari Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Gedung DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Sri Mulyani menambahkan, segala rincian mengenai program tersebut masih terus disempurnakan oleh tim MBG sehingga dirinya tidak berkapasitas untuk menjelaskan lebih lanjut. Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa tujuan dari program tersebut adalah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.
"Tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi di lokal juga ditekankan," kata dia.
Baca Juga: Faisal Basri Kritisi Family Office Usulan Luhut ke Jokowi
