Bahlil: Investasi di Rempang Harus Tetap Berjalan Demi Rakyat
Konferensi pers terkait Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menegaskan, rencana investasi di Pulau Rempang Batam harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Bahlil lantaran investasi tersebut memiliki peran dalam menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Rempang dan sekitarnya.
"Investasi itu bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di negara kita. Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (18/9/2023).
1. Rugi kalau investasi di Rempang tidak direalisasikan
Ilustrasi rugi (IDN Times/Arief Rahmat)Bahlil juga menyampaikan akan banyak kerugian yang akan dirasakan jika potensi investasi di Rempang tidak berhasil direalisasikan.
Kerugian tersebut dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.
"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil.
Baca Juga: Selesaikan Konflik Rempang, Menteri Bahlil Pastikan Pemerintah Adil
2. Pembangunan rumah buat warga terdampak investasi Rempang Eco-City
Suasana di Pulau Rempang (IDN Times/Indah Permata Sari)Editor’s picks
Kendati demikian, Bahlil memastikan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi tahap pertama di Pulau Rempang.
Menurut rencana pemerintah, rumah tersebut akan dibangun selama 6 sampai 7 bulan. Selama masa tunggu konstruksi rumah, warga terdampak akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.
"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Yang kedua adalah rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta dan yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," tutur Bahlil.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut.
"Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," ujar Bahlil.
3. 7.000 hektare lahan di Pulau Rempang bakal dikelola
Ladang luas yang ada di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (21/8/2023) yang nantinya akan menjadi kawasan ekonomi. (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)Pulau Rempang memiliki luas mencapai 17.000 hektare dan akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.
Bahlil mengatakan, nisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh perusahaan kaca terbesar di dunia asal China, Xinyi Group yang berencana menanamkan investasi senilai 11,5 miliar dolar AS atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.
"Total area itu kan 17.000 (hektare) tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare itu kawasan hutan lindung yang nggak bisa kita apa-apain. Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 (hektare) yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare," beber Bahlil.
Baca Juga: Menteri Bahlil Sebut Warga Rempang yang Direlokasi Dapat 3 Hak Ini
