3 Senjata Prabowo Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Prabowo ucapkan maaf, Gibran peragakan gesturnya. (IDN Times/Sandy Firdaus)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dimulai pada Oktober mendatang punya pekerjaan rumah (PR) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini.
PR itu rasanya semakin berat jika melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat pada kuartal-II 2024. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut mencapai 5,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencapai 5,17 persen (yoy).
Sementara, secara kuartalan (qoq), ekonomi Indonesia tumbuh 3,79 persen. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen. Ditinjau rentang per semester, ekonomi Indonesia tumbuh 5,08 persen.
"Kalau kita melihat secara keseluruhan di ASEAN, ada tiga strategi yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia yang baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao, dikutip Rabu (7/8/2024).
1. Fasilitas manufaktur
ilustrasi hilirisasi nikel (dok. WALHI)Strategi pertama yang mesti dijalankan pemerintah adalah berupaya menarik lebih banyak fasilitas manufaktur ke dalam negeri. Menurut Radhika, fasilitas manufaktur di Indonesia saat ini masih berorientasi pada komoditas dan hal tersebut bukan masalah jika pemerintah terutama yang baru nanti bisa meningkatkannya.
"Setiap negara punya strategi yang berbeda. Tetapi, untuk Indonesia, fasilitas manufaktur berkaitan dengan produksi komoditas seperti hilirisasi harus lebih ditingkatkan," kata Radhika.
Baca Juga: Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Dipimpin Bahlil dan AHY
Editor’s picks
2. Investasi pada sumber daya manusia
Ilustrasi tenaga kerja (unsplash.com/solimonster)Strategi kedua, menurut Radhika, adalah investasi lebih banyak terhadap sumber daya manusia. Radhika menilai, pemerintah masih cukup lambat dalam menjalankan hal tersebut padahal perannya penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Bukan hanya keberadaan tenaga kerjanya. Tapi, membuat tenaga kerja itu lebih produktif dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya, yang intinya bisa meningkatkan sumber daya manusia," kata Radhika.
Untuk mencapai itu, pemerintahan yang baru mungkin butuh proses tidak sebentar seperti lima atau 10 tahun. Namun, hal itu jadi proses yang baik bagi Indonesia mengingat Indonesia jadi satu dari beberapa negara di ASEAN yang punya populasi anak muda berkualitas dan populasi usia kerja produktif dalam jumlah besar.
3. Belanja investasi
Jalan tol Cimanggis-Cibitung. (dok. Kementerian PUPR)Pemerintahan Indonesia yang baru nanti juga mesti meningkatkan investasi jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Radhika, negara-negara di Asia biasanya mendapatkan investasi swasta berkat investasi yang dilakukan pemerintahnya.
"Ketika pemerintah berinvestasi baik itu infrastruktur atau sektor lain, akan meningkatkan juga kepercayaan sektor swasta. Jadi, belanja pemerintah diharapkan bisa lebih ke arah investasi sehingga bisa meningatkan gairah dari asing dan domestik untuk berinvestasi di Indonesia," tutur Radhika.
Baca Juga: Pimpin RI, Prabowo-Gibran Bakal Dihadapkan Kondisi Fiskal Negatif
