Bahlil soal Pembatasan BBM Subsidi 1 Oktober: Feeling Saya Belum
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di JCC Jakarta, Rabu (18/9/2024). (YouTube/Kementerian ESDM)
Intinya Sih...
- Menteri ESDM: Pembatasan BBM subsidi tidak akan diterapkan pada 1 Oktober 2024.
- Pemerintah masih bahas aturan pembatasan agar tepat sasaran dan adil.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi belum akan diterapkan pada 1 Oktober 2024 mendatang.
"Feeling saya belum (diterapkan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober)," kata Bahlil di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Jumat (20/9/2024).
1. Pemerintah masih lakukan pembahasan
PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Pertalite terus dilakukan sesuai penugasan yang diberikan Pemerintah. (Dok. Pertamina)Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih membahas terkait aturan pembatasan BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran. Selain itu, juga agar mencerminkan keadilan.
"Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," tuturnya.
Menurut dia, formulasi aturan tersebut harus tersalurkan secara adil ke tingkat petani dan nelayan.
"Karena itu sekarang kita lagi godok," ucapnya.
Baca Juga: Pembatasan BBM Subsidi Direncanakan Berlaku Awal Oktober
2. Pemerintah ingin lakukan penghematan anggaran
ilustrasi anggaran (pixabay.com/mohamed_hassan)Bahlil sebelumnya mengungkapkan pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 Oktober 2024. Kebijakan pembatasan BBM tersebut akan mengubah mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran, dengan tujuan mengurangi kuota subsidi dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas lainnya.
"Ya, memang ada rencana begitu," kata Bahlil kepada jurnalis di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8).
Editor’s picks
Dia menjelaskan dengan pola subsidi yang lebih terfokus, kuota subsidi BBM diharapkan akan menurun, yang pada akhirnya dapat menghasilkan penghematan anggaran negara. Penghematan tersebut, akan dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan atau kebijakan pemerintah yang lebih mendesak.
"Dengan pola subsidi tepat sasaran itu kita harapkan kuotanya menurun, supaya akan terjadi penghematan uang negara. Kalau kuotanya menurun, subsidinya kan menurun supaya dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang prioritas," papar dia.
3. Bakal ada beberapa jenis kendaraan yang dibatasi BBM
PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan terlaksananya pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM). (Dok. Pertamina)Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin mengatakan, melalui program subsidi tepat, BBM bersubsidi khususnya Pertalite akan dibatasi penggunaannya seperti solar.
“Caranya mungkin ada beberapa jenis kendaraan yang tak lagi berhak beli BBM bersubsidi. Yang disebut-sebut itu kan sepeda motor tetap boleh beli, kendaraan umum termasuk taksi online juga, kita siapkan mekanismenya. Nah beberapa mobil yang nanti gak boleh,” kata Rachmat dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (12/9).
Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2022 lalu, 95 persen penyaluran solar bersubsidi dikonsumsi oleh kelompok masayarakat sejahtera (desil 5-10), dan untuk Pertalite mencapai 80 persen.
Kemudian sisi volume, maka masyarakat sejahtera di Indonesia mengkonsumsi lebih dari 15 juta kiloliter (KL) solar, dan lebih dari 19 juta KL Pertalite pada 2022.
Baca Juga: Bahlil Minta Jangan Ada Spekulasi soal Pembatasan BBM Subsidi