Masih Jauh dari Target, Ini Alasan Tingkat Kemiskinan RI Susah Turun
Ilustrasi tunawisma (IDN Times/Besse Fadhilah)
Intinya Sih...
- Bappenas ingin menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 dengan sejumlah PR untuk mencapai target RPJMN
- Capaian tingkat kemiskinan per Maret 2023 sebesar 9,36 persen dengan target angka kemiskinan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen
- Tiga tantangan utama untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia: akurasi target dan penajaman sasaran program pemerintah, kualitas program perlu ditingkatkan, pemberdayaan ekonomi juga perlu dilakukan dengan lebih optimal
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Tirta Sutedjo memaparkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2024.
“Kita ada PR, gap yang lumayan besar kalau dilihat dari capaian 2023 dan juga target RPJMN di 2024,” ungkapnya dalam agenda Knowledge Forum dengan tema 'Strategi Penanggulangan Kemiskinan: Tantangan Saat Ini dan Peluang di Masa Depan' yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu.
Pada 2045, Indonesia juga mendapat amanat untuk dapat mewujudkan Indonesia maju setara dengan negara-negara maju, di mana kemiskinan diharapkan sudah mendekati 0 persen.
1. Capaian masih jauh jaraknya dari angka kemiskinan yang ditargetkan
Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Muhammad Nasir)Sebagai informasi, terdapat jarak cukup lebar antara capaian tingkat kemiskinan per Maret 2023 sebesar 9,36 persen dengan target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen.
Begitu pula capaian tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2023 yang sebesar 1,12 persen dengan target angka kemiskinan ekstrem dalam RPJMN 2020-2024 berkisar 0-1 persen.
“Data terakhir di 2023 yang sudah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan di Indonesia ini ada di angka 9,36 persen. Untuk kemiskinan ekstrem di 2023 bisa dicapai di bawah 1,12 persen, dan kalau diasumsikan bahwa kemiskinan ekstrem bisa dicapai di bawah 1 persen, nampaknya kita akan bisa mencapai di 2024 kurang lebih di angka 0,5-0,7 persen,” kata dia.
Baca Juga: Bappenas Masih Cari Sumber Dana untuk Realisasikan Makan Siang Gratis
2. Tiga tantangan utama mengatasi kemiskinan di Indonesia
Ilustrasi kemiskinan.ANTARANEWS.comEditor’s picks
Tirta menyampaikan tiga tantangan utama untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pertama yaitu akurasi target dan penajaman sasaran dari program pemerintah, sehingga dapat dipastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan intervensi sesuai dengan kerentanan serta kebutuhan mereka.
Kedua, kualitas program perlu ditingkatkan guna memastikan seluruh penduduk yang membutuhkan intervensi pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait memperoleh bantuan atau pendampingan dan fasilitasi sesuai dengan ragam kerentanan mereka.
Terakhir, pemberdayaan ekonomi juga perlu dilakukan dengan lebih optimal untuk meningkatkan daya ungkit, serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan program dibarengi dengan sertifikasi yang mendukung.
Baca Juga: Bappenas Kaji Frekuensi Makan Siang Gratis Buat Siswa, Tak Tiap Hari?
3. Bappenas mau mengubah metodologi pengukuran angka kemiskinan
ILUSTRASI (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)Bappenas sedang berupaya mengubah metodologi pengukuran angka kemiskinan yang akan dimutakhirkan melalui kerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Hal ini mengingat metodologi yang digunakan belum berubah sejak tahun 1998 hingga kini.
Dalam waktu dekat, pihaknya disebut akan melaporkan metodologi terbaru yang diusulkan kepada Forum Masyarakat Statistik (FMS) agar bisa diterapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Tirta menerangkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan membutuhkan pendekatan intervensi yang cukup beragam dengan melibatkan berbagai program, kegiatan dan para pemangku kepentingan.
“Integrasi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program ini tidak terfragmentasi, dan koordinasi antar K/L (Kementerian/Lembaga) (serta) juga antar pusat dan daerah ini bisa dilakukan secara lebih optimal lagi,” ucap Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas itu.
Baca Juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Bapanas Siapkan Revisi Aturan Bantuan Pangan