Jokowi Klaim Pemerintah Masih Berusaha Turunkan Harga Beras
Presiden Joko "Jokowi" Widodo meninjau gudang Bulog di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). (dok. Bulog)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya menekan harga beras agar menjadi normal kembali. Menurutnya, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara, akibat krisis pangan global.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pada agenda Konsolidasi Nasional Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023).
“Misalnya di Singapura rata-rata harganya Rp21.600, di Brunei harganya sudah mencapai rata-rata Rp37 ribu, di tetangga dekat kita di Timor Leste harganya Rp20 ribu. (Harga beras) kita masih Rp10.800-Rp13 ribu, tetapi memang harganya naik. Di globalnya memang seperti itu,” kata Jokowi.
Baca Juga: Pemerintah Batasi Pembelian Beras di Ritel Modern, Ini Alasannya
1. Indonesia masih perlu impor 1,5-2 juta ton beras
Bulog impor 200 ribu ton beras hingga akhir Desember 2022. (dok. Perum Bulog)Selain krisis pangan global, kenaikan harga pangan juga dipicu kebijakan 22 negara produsen beras, termasuk India, yang menghentikan ekspornya. Kondisi global ini semakin diperparah dengan dampak perubahan iklim yaitu cuaca panas dan kemarau panjang, yang menyebabkan produksi beras menurun.
Padahal, kata Jokowi, Indonesia masih perlu mengimpor 1,5 juta ton hingga 2 juta ton beras dari luar negeri. Sebab, produksi dalam negeri yang belum mencukupi sementara jumlah penduduk terus bertambah.
“Penduduk kita saat ini sudah 278 juta jiwa dari sebelumnya 270 juta jiwa, sehingga produksi berasnya juga harus bertambah. Inilah masalah yang harus saya sampaikan apa adanya karena masalah di sebuah negara akan berimbas ke negara lain,” kata Jokowi.
Editor’s picks
Baca Juga: Inflasi Beras Tembus 5,61 Persen, Tertinggi dalam 5 Tahun!
2. Pemerintah beri bansos beras
Bantuan sosial (bansos) beras. (dok. Bulog)Untuk merespons tingginya harga beras, menurutnya, pemerintah selama enam bulan terakhir telah memberikan bantuan 10 kilogram beras per bulan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kebijakan itu akan diteruskan hingga November mendatang untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
“Sepanjang APBN kita ada masih ada ruang pasti akan kita putuskan (untuk membantu),” janji Jokowi.
3. Pemerintah tambah beras SPHP
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Kalbar, Bambang Prihatmoko meninjau pasar tradisional di Pontianak yang salurkan beras SPHP. (IDN Times/Istimewa).Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengaku pemerintah akan berupaya untuk menurunkan harga beras dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Pemerintah juga akan menambah pasokan beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP). “Sekarang kita operasi SPHP akan ditingkatkan dari 50 ribu ke 100 ribu,” ujar Airlangga Kamis (28/9/2023).
Baca Juga: Beras hingga BBM Jadi Biang Kerok Inflasi September 2023