Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Dia tutup usia lantaran dugaan serangan jantung.
Faisal yang meninggal pada usia 65 tahun dikenal sangat kritis mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Seperti kebijakan terkait hilirisasi nikel, impor beras jelang Pilpres 2024, hingga mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut deretan kritik keras Faisan Basri pada pemerintah.
1. Hilirasi nikel di Indonesia dinilai lebih menguntungkan Cina
Ekonom senior Faisal Basri. (IDN Times/Helmi Shemi) Faisal Basri menyebut keuntungan Cina dari kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia mencapai 90 persen dari total keuntungan. Menurutnya, pemerintah Indonesia menjual bijih nikel jauh lebih rendah dari harga internasional.
Dalam blog pribadinya, ia menyebutkan, jika perusahaan smelter pengolah biji nikel 100 persen dimiliki Cina dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, perusahaan Cina berhak membawa semua hasil ekspornya ke negaranya sendiri atau ke luar negeri.
Selain itu, Faisal mengatakan, pekerja Cina yang berada di Indonesia banyak menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Alhasil, gaji perusahaan smelter Cina antara Rp17 juta hingga Rp54 juta. Sedangkan, rata-rata pendapatan pekerja Indonesia jauh lebih rendah, bahkan mencapai kisaran minimum.
Baca Juga: Suswono Terkesan dengan Konsistensi Faisal Basri
2. Impor beras 3 juta ton jelang Pilpres 2024
Ilustrasi beras (IDN Times/Khaerul Anwar) Faisal Basri menyebut Indonesia mengalami kekurangan produksi sekitar 600 ribu ton, bukan 3 juta ton. Menurut dia ada maksud politik hingga berani mengimpor beras 3 juta ton menjelang Pilpres 2024.
Faisal menyinggung bantuan sosial atau bansos yang diberikan pemerintah akibat bencana El Nino, semata-mata demi menaikkan suara paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Jadi nyata kalau El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara. Ini sangat memilukan seolah-olah kita bodoh," kata Faisal, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 1 April 2024.
Faisal menilai masalah pangan dunia kian mereda, tetapi di Indonesia justru naik terus, bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.
3. Kritik KPK hingga ajak boikot bank
Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri. (IDN Times/Shemi) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Sebanyak 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi salah satu pemicu amarah Faisal Basri.
"Rezim ini secara moral sudah bangkrut," cuit Faisal, di akun X pribadinya pada 11 Mei 2021.
Faisal menyebut pemerintah bebal, maka masyarakat yang harus bergerak dengan cara memboikot apa yang dimiliki.
"Kita boikot bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligarki, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu," katanya.
Faisal juga mempersilakan netizen menambah aksi-aksi perlawanan lainnya, yang sekiranya efektif dalam membasmi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Menurut dia perlawanan harus digencarkan sampai Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengeluarkan kebijakan baru demi menyelamatkan KPK.
4. Mobil listrik untuk ASN
Mobil listrik BYD M6 di showroom Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana) Faisal Basri juga mengkiritisi Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, terkait pengadaan mobil dinas listrik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya kebijakan ini kurang tepat dan sarat kepentingan pribadi pejabat.
Diketahui, pemerintah berencana memberikan mobil listrik senilai Rp900 juta untuk ASN eselon 1.
Faisal menilai alih-alih memberikan mobil listrik bagi ASN, lebih baik dana tersebut digunakan untuk transportasi publik. Menurutnya sebaiknya pemerintah memikirkan strategi pengembangan sumber baru dan terbarukan.
Dia menilai seharusnya Sri Mulyani yang paling tahu mengelola anggaran dibanding pengadaan mobil dinas listrik bagi ASN.
Baca Juga: Eks Menkeu Kenang Faisal Basri: Berani dan Vokal Sejak Era Soeharto
