TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Konflik Pecah di Sejumlah Negara, Defend ID Tak Ikut Ekspor Senjata

DEFEND ID masih belum dikenal dunia

Direktur Utama Holding BUMN Pertahanan DEFEND ID, Bobby Rasyidin. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Holding BUMN industri pertahanan, Defend ID menyatakan, seluruh anggota holding tak mendapat pesanan ekspor alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dalam dua tahun terakhir.

Direktur Utama Holding BUMN Pertahanan Defend ID, Bobby Rasyidin mengatakan, konflik itu tak mempengaruhi pemesanan alutsista ke perusahaan BUMN.

"Alhamdulillah dari buah-buahnya konflik-konflik ini, gak ada yang mampir di industri pertahanan kita. Jadi ekspor kita tidak terpengaruh sama sekali," kata Bobby dalam agenda Ngopi BUMN, di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Baca Juga: Jokowi Berharap Defend ID Jadi Industri Pertahanan 50 Terbesar Dunia

Baca Juga: Erick Thohir: Defend ID Bisa Wujudkan Kemandirian Pertahanan Nasional

1. Industri pertahanan RI belum dikenal dunia

Ilustrasi medium tank harimau buatan PT Pindad (Dokumentasi PT Pindad)

Bobby mengatakan, Defend ID tak mendapat pesanan di saat banyak konflik karena memang belum dikenal dunia. Defend ID merupakan holding dari BUMN-BUMN industri pertahanan. Holding tersebut baru dibentuk pada Maret 2022.

Adapun Defend ID terdiri dari PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL Indonesia.

"Kita kan baru berdiri, Defend ID ini baru berdiri, baru tahun lalu bulan Maret, baru 1,5 tahun sekarang. Sementara defense company di top 100 itu sudah tua-tua semua, sudah ratusan tahun umurnya. Jadi pasar belum mengenal kita juga. Belum mengenal produk kita seperti apa," ujar Bobby.

Baca Juga: Jokowi Luncurkan Holding BUMN Industri Pertahanan Bernama Defend ID

2. Anggota Defend ID hanya dapat pesanan kapal buat operasi kemanusiaan

Jenis kapal Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL Indonesia yang dipamerkan saat Indo Defence pada November 2022. (IDN Times/Santi Dewi)

Bobby mengatakan, dalam dua tahun terakhir, pesanan yang masuk dari luar negeri hanya kapal Landing Platform Dock (LPD) dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Filipina. Namun, kapal perang itu hanya digunakan untuk operasi kemanusiaan.

"Jadi kalau saya lihat, kita dalam dua tahun belakangan ini cuma dapat kontrak itu kapal militer tapi penggunaannya bukan untuk operasi militer, tapi untuk operasi kemanusiaan," tutur Bobby.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya