Jakarta, IDN Times - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, penetapan kuota impor garam industri dilakukan sesuai prosedur.
Jika dalam pelaksanaannya terjadi rembesan ke pasar atau disalahgunakan, maka menjadi tanggung jawab pelaku usaha atau importir.
Baca Juga: Jawab Dugaan Korupsi, Kemenperin: Impor Garam Sudah Transparan
1. Pengusaha dikenakan sanksi pembekuan izin impor selama satu tahun
Ilustrasi perdagangan (Pixabay/Echosystem) Adapun ketentuan di atas diatur dalam Permenperin 34 Nomor 2018 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, menurut peraturan tersebut, pelaku usaha akan dikenai sanksi tidak memperoleh rekomendasi untuk tahun berikutnya.
2. Realisasi impor garam industri di bawah kuota yang ditetapkan
Ilustrasi garam kasar (pixabay.com/Logga Wiggler) Dalam hal ini, Kemenperin menanggapi penyelidikan dugaan korupsi fasilitas impor garam industri periode 2016-2022.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Salah satu poin yang diselidiki adalah penetapan kuota impor garam industri oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Kejagung menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memberikan rekomendasi impor 1,8 juta ton garam industri demi menjaga harga garam lokal.
Namun, rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tak diindahkan Kemenperin. Bahkan, Kemenperin menetapkan kuota impor garam industri hingga 3,7 juta ton.
Menurut Febri, setelah Kemenperin menetapkan rekomendasi impor, dilakukan pengajuan izin impor ke Kementerian Perdagangan (Kemendag). Adapun realisasi impor garam industri pada 2018 sebenarnya di bawah 3,7 juta ton. Adapun persetujuan impor (PI) yang diterbitkan Kemendag sebesar 3,16 juta ton.
“Jadi, di bawah angka kebutuhan 3,7 juta ton. Sedangkan realisasi impor pada tahun 2018 itu sebesar 2,84 juta ton,” tutur Febri dikutip dari keterangan resmi, Senin (10/10/2022).
Baca Juga: Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti Diperiksa dalam Kasus Impor Garam
