Erick Thohir Buka Suara soal Subsidi KRL Berbasis NIK 

1. Kebijakan terkait subsidi KRL bukan kewenangan Kementerian BUMN

Di sisi lain, Erick mengatakan, kebijakan mengenai subsidi KRL tak dibuat oleh Kementerian BUMN. Subsidi tarif KRL itu merupakan penugasan negara yang dijalankan oleh PT KAI dan KAI Commuter.

“Kami kan BUMN itu bukan kementerian yang mengambil policy atau kebijakan. Bukan saya lempar problem ya, kita mengikuti kebijakan. Ketika misalnya selalu isu PMN, oh ini kenapa sih kenapa, loh kan PMN kami kan penugasan, 90 persen itu penugasan,“ ucap Erick.

Baca Juga: Tarif KRL Jabodetabek dari Subsidi Berbasis NIK Bakal Diterapkan 2025?

2. BUMN jalankan penugasan pemerintah

Erick mengatakan, apapun kebijakan dari pemerintah maka BUMN harus mengikuti. Sehingga, dia tak bisa memberikan penilaian atas kebijakan itu.

“Sama kereta api, kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah karena kami kan bagian dari pemerintah, jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar,” tutur Erick.