TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Utang Pemerintah di Semester I Tembus Rp8.444,87 Triliun

Rasio utang nyaris 40 persen terhadap PDB

Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih...

  • Utang pemerintah Indonesia hingga semester I mencapai Rp8.444,87 triliun, naik Rp547,83 triliun dari tahun lalu.
  • Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN sebesar 87,85 persen dan pinjaman 12,18 persen.
  • Rasio utang terhadap PDB nyaris mendekati 40 persen, naik dari bulan sebelumnya yang masih 38,71 persen.

Jakarta, IDN Times - Posisi utang pemerintah Indonesia hingga semester I mencapai Rp8.444,87 triliun. Laju utang naik Rp547,83 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp7.805,19 triliun.

Bila dibandingkan bulan sebelumnya, utang naik naik 1,09 persen dari data per akhir Mei 2024 sebesar Rp8.353,02 triliun. 

Lalu bagaimana dengan kondisi rasio utang terhadap PDB?

1. Mayoritas utang dalam bentuk SBN

ilustrasi utang (IDN Times/Nathan Manaloe)

Berdasarkan dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,85 persen dan pinjaman 12,18 persen.

Utang dalam bentuk SBN Rp7.418,76 triliun, rinciannya:

  • SBN domestik Rp5.967,70 triliun
  • SBN valuta asing Rp1.451,07 triliun.


Kemudian utang dalam bentuk pinjaman Rp1.026,11 triliun

  • Pinjaman dalam negeri Rp38,10 triliun
  • Pinjaman luar negeri Rp988,01 triliun.

 

Baca Juga: Apa Penyebab Timbulnya Utang Pajak?

2. Rasio utang terhadap PDB sentuh 39,13 persen

Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama)

Dengan nominal utang yang terus merangkak naik, rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun nyaris mendekati 40 persen, tepatnya 39,13 persen. Rasio utang itu naik dari catatan per akhir bulan lalu yang masih sebesar 38,71 persen. 

Rasio utang hingga Juni 2024 diklaim masih dalam kondisi aman. Hal itu karena pemerintah menetapkan batas maksimal rasio utang terhadap PDB adalah 60 persen, sebagaimana tertuang dalam UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya