Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI menilai wacana penerapan tiket KRL atau commuterline berbasis nomor induk kependudukan (NIK) pada 2025. Hal ini akan menyebabkan sebagian pengguna, terutama yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi PSO berdasarkan NIK, harus membayar biaya transportasi yang lebih mahal.
Hal ini terungkap dalam laporan khusus LPEM UI yang disusun oleh Andhika P. Pratama, Firli W. Wahyuputri dan Yusuf Reza Kurniawan yang dirilis bulan ini.
1. Layanan KRL jadi tulang punggung moda transportasi publik warga Jabodetabek
Suasana kepadatan di KRL stasiun Tanah Abang di jam pulang kerja (IDN Times/Lia Hutasoit) Andhika menjelaskan, layanan KRL yang dioperasikan oleh KAI Commuter merupakan tulang punggung moda transportasi publik di wilayah Jabodetabek.
"Tidak hanya menjadi pilihan opsi transportasi yang vital untuk mobilitas harian bagi ratusan ribu pekerja dan pelajar, KRL juga menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menghindari kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan kota-kota penyangganya," jelas Andhika dalam laporan LPEM UI, dikutip Senin (16/9/2024).
Baca Juga: Wacana Tarif Berbasis NIK, Pengguna KRL: Balik ke Kendaraan Pribadi
2. Jumlah penumpang KRL terus meningkat
Suasana kepadatan di KRL stasiun Tanah Abang di jam pulang kerja (IDN Times/Lia Hutasoit) Dalam catatanya, sejak 2016, KRL telah mengangkut 280-336 juta penumpang setiap tahunnya. Bahkan, angka penumpang saat masa pandemi COVID-19 pun masih menyentuh angka lebih dari 131 juta penumpang per tahun.
Berdasarkan data KAI, jumlah penumpang tahunan ini diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 410 juta penumpang pada 2027. Sayangnya, dengan jumlah penumpang yang masif dan terus bertambah, KRL masih dihadapkan pada tantangan besar dalam hal pendanaan.
"Untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan pekerja dan pelajar yang merupakan mayoritas pengguna, pemerintah memberikan subsidi melalui skema public service obligation," tuturnya.
3. Subsisi PSO telah bantu jaga keterjangkauan tarif KRL
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Suasana kepadatan di KRL stasiun Tanah Abang di jam pulang kerja (IDN Times/Lia Hutasoit) Meskipun subsidi PSO telah membantu menjaga keterjangkauan tarif KRL, besarnya biaya yang ditanggung pemerintah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penumpang dan biaya operasional yang semakin tinggi hingga mencapai Rp1,6 triliun pada 2022.
"Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan skema subsidi yang ada. Untuk mengatasi tantangan ini, muncul wacana untuk merancang skema subsidi yang lebih tepat sasaran melalui penerapan tiket berbasis NIK " tuturnya.
Baca Juga: Deretan Solusi Alternatif Tiket Berbasis NIK yang Bisa Diadopsi KAI
