Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan alasan pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.100 per dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Ia mengatakan, penetapan kurs rupiah tetap di level tersebut karena pemerintah hati-hati, mengingat ketidakpastian yang masih terjadi.
“Kita juga melihat bahwa meletakkan pada level Rp16.100 lebih merupakan ekspresi kehati-hatian pemerintah yang akan berdampak pada postur, baik penerimaan belanja dan pembiayaan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Komisi XI DPR, Selasa (28/8/2024).
1. Month to date rupiah menguat 5 persen
Ilustrasi uang rupiah (Pinterest/Kpop Squad Media). Ia menyebut secara month to date pada Agustus ini, rupiah sudah mengalami apresiasi 5 persen karena saat ini berada di bawah Rp16.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14.52WIB, rupiah menguat 65,50 poin ke Rp15.429,5 per dolar AS.
"Pertimbangan ini dilakukan karena bentuk kehati-hatian pemerintah," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah melakukan koordinasi untuk menjaga fiskal dan moneter agar terus diperkuat. Ia memastikan kinerja nilai tukar rupiah dan yield Surat Berharga Negara (SB)N saat ini resiliensi di tengah ketidakpastian global.
“Untuk rupiah satu bulan Agustus ini saja month-to-date, nilai tukar kita mengalami apresiasi hingga 5 persen,” katanya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Rupiah Keok, Tembus Rp15.500an per Dolar AS
2. Imbal hasil ditetapkan 7,1 persen
Ilustrasi Suku Bunga (IDN Times/Aditya Pratama) Di sisi lain, pemerintah juga meletakkan asumsi imbal hasil atau yield SBN di level 7,1 persen meski saat ini tengah mengalami penurunan di bawah itu. Menurutnya, ini untuk menjaga kehati-hatian pemerintah terhadap masih tingginya potensi gejolak ekonomi global.
"Meskipun hari ini kita melihat penurunan SBN dan kemampuan kita untuk menjaga trade off atau spread terhadap US Treasury. Ini menggambarkan kehati-hatian untuk menciptakan buffer agar APBN tidak mudah melambung atau bergerak pada saat ketidakpastian global masih ada. Kita tentu bisa berdiskusi dengan komisi XI dan juga mendengar dari Pak Gubernur," tuturnya.
